Gubernur Helmi Terima Warisan Polemik Pengerukan Alur Pulau Baai, Pemprov Siap Ambil Alih

Ket Foto: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat temui dirut Pelindo di jakarta pusat

Bengkulu,Beritarafflesia.com- Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tak main- main, ia mendatangi managemen perusahan pelindo pusat, untuk menanangani persoalan akses perairan alur pulau baai sang saat ini tak kunjung di selesaikan oleh pelindo II Bengkulu.

Helmi juga menyebut masalah alur laut ini murapakan polimik yang di wariskan masa  kepemimpinan yang lalu, yang saat ini akan diselesaikan pada masa sekarang. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan surat darurat pelabuhan sebagai dasar hukum agar PT. Pelindo dapat segera mengambil langkah konkret dengan seluruh sumber daya yang dimilikinya.

Baca Juga  Percepat Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, Pemprov Bersama PT Pelindo dan DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Bersama

“Pelindo sebelumnya berjanji pada Selasa lalu kapal sudah bisa berlayar ke Enggano membawa penumpang dan logistik. Namun hingga Rabu, kapal tetap belum juga bisa jalan,” ujar Gubernur Helmi.

Tak tinggal diam, Gubernur bahkan langsung menemui Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, di Jakarta untuk meminta keseriusan dalam penanganan masalah ini. Namun, Pelindo beralasan bahwa persoalan alur pelayaran bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka, melainkan berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan.

Baca Juga  Pemprov Biayai BPJS Gratis Rp167 Miliar, Gubernur Helmi:  Insya Allah Berlaku di Seluruh Indonesia

Merespons hal itu, Gubernur menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengambil alih sepenuhnya pengelolaan alur pelayaran ke Enggano.

“Kinerja Pelindo kami nilai belum maksimal,” tegasnya.

Menurut Helmi, perusahaan yang ditunjuk Pelindo untuk melakukan pengerukan hanya dikontrak untuk kedalaman tiga meter, padahal idealnya minimal enam meter, meski bersifat sementara. Selain itu, lebar alur hanya sekitar 40 meter, yang dianggap terlalu sempit bagi kapal besar.

“Kita minta agar lebar dan kedalaman ditambah. Kapal-kapal penumpang enggan melintas karena kondisi ini dinilai berbahaya bagi kapal maupun keselamatan penumpang,” jelasnya.

Baca Juga  Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih, Mendes PDT Yandri Silaturahmi bersama Kepala Desa Se-provinsi Bengkulu

Setelah desakan tersebut, Pelindo akhirnya setuju untuk mendatangkan kapal keruk yang lebih besar agar pengerjaan bisa berlangsung lebih cepat dan lancar.

“Untuk saat ini, mari kita tunggu bersama apakah Pelindo benar-benar serius dan fokus menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau mereka tetap tidak mampu, lebih baik angkat bendera putih, dan biarkan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengambil alih pengerukan alur tersebut,” Denikian tutup Helmi dengan nada tegasnya.( BR1)

Share