Pemkab Bengkulu Selatan Gelar Bimtek Manajemen Risiko dan Pembinaan SPIP 2024

Pemkab Bengkulu Selatan Gelar Bimtek Manajemen Risiko dan Pembinaan SPIP 2024

Bengkulu Selatan,Beritarafflesia.Com-Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2024 di Aula BKD Jumat, 14 Juni 2024

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Bengkulu Selatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Sukarni, S.P., M.Si.  Dalam arahannya, Sukarni menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dan SPIP yang terintegrasi. Ini berguna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga  Reses Anggota DPRD Provinsi Ria Oktarina,Masyarakat 3 Desa di BS dan Kaur Usulkan Rehab Jalan, Pupuk Subsidi dan Bibit Sawit

“Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh OPD dapat memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko serta SPIP secara efektif dan efisien. Sehingga tata kelola pemerintahan kita semakin baik,” ujar Sukarni. 

SPIP adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang ada didalam suatu Pemerintahan dilakukan secara efektif dan efisien. Bukan hanya itu, dengan SPIP juga bisa melakukan kegiatan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Baca Juga  HUT Ke 72 Bengkulu Selatan, DPRD Gelar Paripurna Istimewa

Untuk itu, dalam  mengimplementasikan SPIP harus melibatkan beberapa risiko yang memang perlu dikelola dengan baik. Yaitu,  dengan cara  menerapkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif dengan cara melaksanakan penilaian risiko secara menyeluruh, menyusun perencanaan manajemen risiko yang jelas dan terinci, pengendalian internal, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui titik kekurangannya.

Baca Juga  Dukung Kemandirian Terhadap Kelompok Disabilitas Kab.Bengkulu Selatan, Gubernur Rohidin Serahkan Bantuan Mesin Jahit

“Secara garis besar sosialisasi ini membahas tentang identifikasi dan evaluasi risiko,  langkah-langkah  pengendalian yang kita perlukan, simulasi dan studi kasus yang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta cara-cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dalam manajemen sistem pemerintahan,” ujar Sukarni.(BR1)

Share