Bengkulu, Beritarafflesia.com.-Pemerintah pusat telah mengumumkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Namun Pemprov Bengkulu yakin kebijakan ppn naik 12 persen diyakini tidak akan berdampak signifikan pada kebutuhan masyrakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, dalam wawancara pada Kamis (02/01/2025).
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kenaikan PPN ini lebih diarahkan pada barang-barang mewah yang memiliki nilai minimum tertentu. Artinya, kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pangan, bahan konsumsi, dan sandang, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
“Kenaikan PPN 12 persen ini tidak akan berpengaruh kepada masyarakat. Karena, barang-barang mewah yang dikenai pajak ini memiliki nilai minimum tertentu. Sementara kebutuhan masyarakat seperti pangan, bahan konsumsi, dan sandang dipastikan tidak mengalami kenaikan harga.” ujarnya.
Menurut Khairil, pemerintah pusat telah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan tetap terjangkau. Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat kecil dan menengah dari dampak inflasi yang dapat ditimbulkan oleh kenaikan pajak.
“Jadi, saya pikir tidak ada pengaruh signifikan terhadap daerah. Kebijakan ini telah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas,” lanjutnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara. Pendapatan yang meningkat di tingkat pusat nantinya dapat memberikan efek berantai ke daerah. Termasuk Bengkulu, dalam bentuk peningkatan anggaran transfer pusat ke daerah.
Ia melihat kenaikan PPN ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui dana transfer pemerintah pusat. Dengan bertambahnya pendapatan negara, alokasi anggaran untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meningkat.
“Dampaknya lebih terasa pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, yang nantinya akan berimbas ke daerah. Ini adalah peluang bagi Bengkulu untuk mendapatkan porsi lebih besar dalam anggaran pembangunan.”
Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Menurutnya, kebijakan fiskal seperti ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah.
Meski demikian, kenaikan PPN 12 persen ini lebih menyasar pada konsumsi barang-barang mewah yang memang tidak menjadi kebutuhan pokok masyarakat umum.
Contohnya, kendaraan mewah, properti bernilai tinggi, dan barang-barang elektronik dengan harga tertentu.
“Barang-barang yang dikenakan PPN ini adalah barang mewah. Seperti mobil premium atau properti kelas atas. Ini tidak akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga daya beli mereka tetap terjaga.”
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan ini mencerminkan langkah pemerintah dalam mendorong keadilan pajak. Dengan memberlakukan tarif lebih tinggi pada konsumsi barang mewah, pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kontribusi pajak lebih besar datang dari kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
Meski optimis, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan tetap memantau dampak kebijakan ini di lapangan. Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat kebijakan ini.
“Kami akan terus memantau implementasi kebijakan ini, terutama untuk memastikan tidak ada kenaikan harga pada kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga.”
Ia berharap bahwa kenaikan PPN ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi daerah. Ia optimis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, khususnya dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Bengkulu.
