Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian meninjau kondisi jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu (9/4/2025).
Peninjauan dimulai dari Desa Air Muring hingga Tugu Garuda dengan total panjang jalan sekitar 32 kilometer yang seluruhnya berada di bawah kewenangan provinsi.
“Dari Air Muring sampai Tugu Garuda, panjang jalan provinsi mencapai 32 kilometer. Dari jumlah tersebut, sepanjang 11 kilometer telah dibangun menggunakan dana APBN saat kunjungan Menteri PUPR beberapa waktu lalu,” jelas Wagub Mian.
Ia juga menyebutkan akan berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu agar pembangunan jembatan dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun 2025.
“Terdapat empat titik jembatan yang menjadi prioritas, yakni di Air Muring, Jembatan Tata Ranyang, Air Putih, dan Air Niru. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur agar pembangunan ini direncanakan untuk tahun 2025, sehingga pelaksanaannya bisa tepat waktu—baik menggunakan konstruksi beton maupun abutment. Jalur ini penting sebagai penghubung antarwilayah di empat kecamatan: Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, Ulok Kupai, dan Napal Putih,” ungkapnya.
Meski sebagian ruas jalan telah tertangani, Mian menyoroti kebutuhan mendesak terhadap pembangunan jembatan di sepanjang jalur tersebut.
Wagub Mian juga menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur Helmi Hasan berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
“Pak Gubernur sangat fokus terhadap pembangunan infrastruktur, dan saya pun demikian. Namun, pembangunan ini tidak boleh hanya terpusat di satu daerah. Karena kami adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat di 10 kabupaten/kota, maka penyelesaiannya harus merata,” tegasnya.
Lebih jauh, Mian menyampaikan bahwa saat ini Gubernur Helmi Hasan terus mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kalau memungkinkan, kita harapkan ada tambahan dana cadangan. Mas Tejo (Kadis PUPR Provinsi) bersama Pak Gubernur terus bergerak ke pusat untuk memperjuangkan hal itu,” tutupnya. (BR)