Foto/Pemprov Bengkulu bersama KLHK gelar Lokakarya sinergi multipihak dalam pengelolaan hutan/ br.com
Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta berbagai pemangku kepentingan menggelar Lokakarya Sinergi Multipihak dalam Penguatan Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan di Hotel Two K Azanah, Kamis (11/9/2025).
Acara dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denny, mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang berhalangan hadir secara langsung.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab besar sekaligus peluang strategis. Hutan kita harus menjadi sumber kemakmuran masyarakat, bukan hanya sekadar penyangga ekologi,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, dari total luas wilayah 1,97 juta hektare, sekitar 46,11 persen merupakan kawasan hutan.
Hingga kini, seluas 53.907,87 hektare telah mendapatkan izin kelola perhutanan sosial melalui 95 Surat Keputusan (SK).
Namun, pengelolaan tersebut dinilai masih belum optimal.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menyampaikan bahwa pengelolaan hutan lestari justru bisa menjadi peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Menjaga hutan bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan kreativitas pendanaan non-APBN dan APBD, Bengkulu punya potensi besar,” tegasnya.
Lokakarya tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi kopi, lembaga swadaya masyarakat, hingga kelompok perhutanan sosial.
Para peserta sepakat memperkuat koordinasi dalam pengelolaan hutan lestari, termasuk mendorong sertifikasi internasional kopi Bengkulu yang sebagian besar ditanam di kawasan hutan.
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan serta peta tematik izin perhutanan sosial yang lebih terintegrasi.
“Tujuan akhirnya jelas, hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya. (BR)
