Bengkulu, Beritaraffllesia.com. – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, secara resmi membuka kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026, yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4/2026).
Kegiatan bertema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital” ini turut dihadiri Sekda Bengkulu Selatan Susmanto, Plt Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi, Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Tommy Irawan, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa TP2DD merupakan forum strategis dalam memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi keuangan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memperoleh penyegaran pemahaman terkait indikator dan mekanisme pengisian penilaian Championship TP2DD,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, hingga Februari 2026 jumlah pengguna QRIS di Bengkulu telah mencapai 281.097 pengguna atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan.
Sementara volume transaksi tercatat 243.888 transaksi atau meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi transaksi digital serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Herwan Antoni menegaskan pentingnya peningkatan kinerja TP2DD di seluruh daerah.
Ia menyebutkan, posisi Bengkulu saat ini masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD, sehingga diperlukan langkah serius untuk memperbaiki capaian tersebut.
Menurutnya, masih terdapat kendala dalam implementasi digitalisasi, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia serta kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan sistem manual.
“Masih banyak aplikasi yang sudah dibuat, tetapi implementasinya belum optimal. Ini menjadi tantangan bersama,” jelasnya.
Herwan juga menyoroti masih rendahnya penerapan transaksi non-tunai di sejumlah kabupaten/kota yang baru mencapai sekitar 50 persen.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan seluruh transaksi keuangan secara non-tunai, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, guna meningkatkan transparansi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota di Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan inovasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas transaksi non-tunai, dan memperbaiki peringkat TP2DD maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke depan. (Nrl)
