Heru Saputra, Ketua Jaringan Intelektual Muda Manivesto (JIMM) Bengkulu
BENGKULU,Beritarafflesia.com – Penyelesaian persoalan siswi SMAN 1 Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang viral lantaran video intoleran menuai komentar dari berbagai pihak. Pembuat video yang menyinggung soal Palestina, telah meminta maaf. Proses hukum telah diselesaikan secara kekeluargaan, kini justru keputusan pihak dikbud yang dinilai tak konsisten, jadi buah bibir warga.
“Keputusannya menyikapi siswi itu saya rasa sudah benar, seperti tegas gubernur bahwa anak itu tak boleh kehilangan hak bersekolah. Polres, warga, keluarga udah clear. Cuma yang bikin ramai kini tu lantaran Kacabdin Bengkulu Tengah tak beres komunikasinya,” ucap ketua Jaringan Intelektual Muda Manivesto JIMM, Heru Saputra di Bengkulu, Jumat (21 Mei 2021)
Keterangan perwakilan dinas Dikbud di Bengkulu Tengah yang disampaikan melalui berbagai media, kata Heru, tak gamblang. Lantaran itu pula, ketua JIMM menilai persolanan tersebut berakibat menyeret-nyeret nama Pemprov Bengkulu bahkan gubernur.
“Pakai istilah dikembalikan ke orang tua, lalu istilah dipersilahkan mencari sekolah lain, itukan intinya dikeluarkan. Publik pasti kaget, masih ada sistem pendidikan yang menjatuhkan hukuman seperti itu. Padahal faktanya tidak serta merta dikeluarkan, itu berdasarkan kajian dan pertimbangan bahkan mufakat. Tapi karena tak jelas dari awal, yang disampaikan,” katanya sembari menyarankan birokrasi belajar membangun hirarki komunikasi.
Dengan kejadian tersebut, imbuh Heru JIMM, publik bisa saja menilai kesalahan siswi soal konten intoleran, jadi alasan mengeluarkan siswi bermasalah. Atau bisa saja lantaran derasnya isu konflik Israel – Palestina, kemudian pihak sekolah maupun dikbud turut bersikap sebagai wujud solidaritas.
“Fokus saja urus pendidikan, jangan sampai terseret di persoalan konflik Israel Palestina. Jangan malah berstatemen siswi dikembalikan, kemudian karena permintaan orang tua. Coba jelaskan ke publik bahwa anak tersebut dijamin bersekolah, jika bersekolah, sekolahnya dimana ?, dikbud ada ga dampingi supaya ada garansi anak tersebut peroleh pendidikan?,” ketus Heru
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah menyampaikan kebijakan bahwa sekolah tak boleh menjatuhkan hukuman yang menghilangkan hak warga negara memperoleh pendidikan.
“Bagaimana caranya, anak yang bersangkutan harus bisa bersekolah. Disisi lain, sekolah melalui guru juga harus menguatkan konseling kepada siswa sekolah. Sekolah harus mampu menjasi ruang ekspresi siswa secara poduktif dan mendidik agar menjadi generasi muda yang bernurani,” demikian Rohidin (Joe)
