Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 di Grage Hotel Horizon, Kamis (03/06/2021).
BENGKULU,Beritarafflesia.com – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 di Grage Hotel Horizon, Kamis (03/06/2021).
Rosjonsyah mengatakan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh OPD di setiap daerah dengan melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi dalam menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rakor penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan dan pengurangan angka kemiskinan di provinsi Bengkulu. Dalam pemaparannya, mantan Bupati Lebong dua priode ini menyampaikan keberhasilan provinsi Bengkulu dalam penganganan kemiskinan cukup signifikan. Pada tahun 2015 kemiskinan provinsi Bengkulu sebesar 17,88% dan terus menurun hingga menyentuh angka 14,91%.
Sejak pandemi Covid-19, presentase angka kemiskinan mengalami lonjakan sebesar 0,37%, namun masih lebih rendah dari persentase nasional yang mencapai 0,91%. Pencapaian ini disertai penurunan angka ketimpangan yang konsisten sejak tahun 2018. Pada kurun waktu 2016-2020 kemiskinan menunjukan tren menurun hingga menjadi 0,323 pada tahun 2020 dan angka ini lebih baik dari skala nasional sebesar 0,385.
“Kita akan langsung turun ke lapangan untuk memantau dan mendata secara langsung daerah yang tingkat presentase kemiskinannya di atas rata-rata
tentu saja dibantu dari penguatan data terpadu kesejahteraan sosial dari BPS,” ungkap Rosjonsyah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Isnan Fajri mengatakan, ini merupakan momentum yang baik mengawali masa tugas sebagai Wakil Gubernur dan Wakil Bupati di 8 kabupaten.
“Provinsi sudah menyusun TKPK dan sudah selesai. Kita harapkan masing-masing kabupaten bersinergi dan menindak lanjuti SK di setiap kabupaten. Langkah berikutnya menyusun program kerja 5 tahun khusus untuk masalah pengentasan kemiskinan,” kata Isnan.
“Kita minta BPS memperbaiki data tentang garis kemiskinan provinsi, karena data yang ada itu sudah tidak relevan. Di beberapa daerah tingkat angka kemiskinan sudah menurun berdasarkan data dari dinas sosial kabupaten masing-masing daerah,” tambahnya. (Jo)
