Agenda Hearing antara Komisi I DPRD Bersama 4 OPD
Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Selasa (7/9/2021) Komisi I DPRD Kota Bengkulu melakukan rapat kerja atau hearing dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus di ruang rapat Gading Cempaka, Kantor DPRD. Empat OPD ini adalah mitra kerja dari Komisi I DPRD.
Keempat OPD yang diundang dalam rapat yakni Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Satpol PP.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain didampingi anggota yakni Ariyono Gumay, Kusmito Gunawan dan Pudi Hartono. Rapat ini juga dihadiri Kepala Diskominfosan Eko Agusrianto, Kadinsos Rosminiarty, Kasatpol Yurizal, Plt Kepala Disdukcapil Widodo dan didampingi para Sekretaris, Kabid dan Kasi dijajaran masing-masing OPD.
Adapun agenda pembahasan dalam rapat yaitu terkait perencanaan anggaran pada program-program prioritas masing-masing OPD tahun anggaran 2022.
Pertama, Ketua Komisi I DPRD Teuku Zulkarnain mengungkapkan beberapa permasalahan yang ada di Disdukcapil.
“Dukcapil ini kan berhubungan dengan masalah pelayanan publik. Tetapi yang kita temui disana sarana dan prasarananya tak memadai, mulai dari tak ada musala, wc umum. Bahkan, mesin untuk percetakan KTP itu aja sudah tak memenuhi syarat, ada juga laptop yang dipegang petugasnya itu tahun 2012. Tentu ini tidak update,” sampainya.
Di Komisi I, Teuku mengingatkan bahwa yang berhubungan dengan pelayanan seharusnya anggaran tak boleh ada yang dipangkas atau di refocusing.
“Tak boleh dipangkas, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tambah Teuku.
Sedangkan masalah data kependudukan, Teuku meminta Disdukcapil memilik data yang terupdate.
“Data perhari, perminggu pertahun jumlah orang yang melahirkan atau kematian itu seharusnya terupdate. Apabila terkendala atau ada kekurangan disana sampaikan ke kita,” sampainya.
Sementara untuk Dinsos, Teuku meminta Dinsos memberikan perhatian lebih kepada warga tak mampu, apalagi dimasa pandemi.
“Bisa kita lihat dampak dari Covid ini, semua rakyat susah. Tanpa ada covid saja angka kemiskinan di Kota Bengkulu cukup tinggi, tentu ini berpengaruh dengan faktor ekonomi. Kita jangan mengantisipasi dari stok Bulog saja, itukan program pemerintah pusat. Nah, sedangkan dari APBD apa yang kita perbuat untuk membantu mereka, seperti para lansia, orang di PHK, dan lainnya. Tentu ini menjadi perhatian terkait masalah sosial,” tuturnya.
Untuk itu, Teuku meminta Dinsos untuk benar-benar menjalankan program prioritasnya agar masyarakat yang bermasalah ekonominya terbantu.
Sedangkan untuk Kominfo, Teuku memberi masukan terhadap konten-konten dari Kominfo.
“Untuk konten di Kominfo harus di perbanyak atau ditambah, kitakan ada beberapa OPD di kota ini. Jadi, jadikan kominfo sebagai pintu informasi dari semuanya, agar penyebarluasan informasi di beberapa OPD tersebut tersebar,” jelasnya.
Ia juga mengajak beberapa OPD untuk bersinergi dengan Kominfo terkait beberapa program prioritas yang sifatnya penyelenggaraan e-Government dalam rangka mempermudah seluruh pelayanan yang ada di Kota Bengkulu.
Terakhir, Teuku memberikan masukan untuk pihak Satpol PP dalam bertugas ke depannya.
“Jangan ada lg tindakan progresif saat bertugas, rakyat lagi susah cari makan. Hal ini kita tekankan, cukup imbauan dengan persuasif, humanis. Intinya jangan sampai menyakiti hati rakyat,” tutupnya.
Teuku juga meminta kepada seluruh OPD di Pemkot programnya harus lebih mengena ke masyarakat langsung. Sementara itu, masing masing Kepala OPD mengaku siap dan bersedia melakukan komunikasi aktif bersama Komisi I DPRD dalam perencanaan tahun anggaran 2022 tersebut.(phr)
