Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Bersma Wakil Ketua Komisi V DPR M Arwani Thomafi
Bengkulu, Beritarafflesia.com- Kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI bidang infrastruktur ke Bengkulu dipastikan menjadi penguat bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Bengkulu terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mempimpin Pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Beserta Jajaran, Bupati Walikota se Provinsi Bengkulu dan Kementrian Terkait, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (04/10).
Termasuk Major Proyek di Pulau Enggano yang juga diharapkan di 2022 bisa berjalan maksimal. Selain beberapa usulan bupati-walikota, terkait kondisi pembangunanan irigasi, kemudian jalan dan jembatan oleh Cipta Karya, termasuk Program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diharapkan kuotanya juga bertambah.
“Jadi terkait infrastruktur kita juga semua paham, inilah yang akan menjadi kunci penggerak bisa majunya Provinsi Bengkulu, seperti halnya TOL Bengkulu- Curup- Lubuklinggau. Kami terima kasih sekali atas kunjungan ini,” jelas Gubernur Rohidin.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR M Arwani Thomafi, beberapa hal penting terkait perencanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu harus mendapat dukungan penuh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Pimpin Pertemuan Dengan Tim Komisi V DPR RI
Oleh karena itu kunker Komisi V DPR RI di Bumi Rafflesia, pihaknya meminta dan menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk merealisasikan dan menambah bantuannya ke Provinsi Bengkulu.
“Pada prinsipnya kami mendorong bahwa pemerintah pusat harus memperhatikan Provinsi Bengkulu, terutama sekali terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di beberapa daerah yang kita lihat butuh sekali bantuan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu pada pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu beserta jajaran dan Bupati/Walikota se Provinsi Bengkulu juga dilaksanakan penyerahan proposal pembangunan infrastruktur dari 9 bupati kepada Komisi V DPR RI. (Phr)
