Beritarafflesia.com – Asisten I Pemkab Bengkulu Utara Dullah, mewakili Bupati Bengkulu Utara Mian, membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) yang dilaksanakan di Kecamatan Ketahun, Senin (27/06/22).
Rakorcam tersebut diikuti oleh 3 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Ketahun, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Putri Hijau, serta diikuti oleh 30 Kepala Desa yang berasal dari 3 kecamatan tersebut.
Turut hadir dalam Rakorcam tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Margono, Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo yang diwakili oleh Kabid Pengelolaan Informasi M.Taufiq H, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Danramil Ketahun, Kapolsek Ketahun, serta OPD terkait lainnya.
Dalam sambutan, Asisten I menyampaikan terkait tahapan dan pelaksanaan Pilkades serentak yang akan datang. Asisten I meminta pelaksanaan tahapan dan pilkades serentak agar berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Tahapan dan Pelaksanaan pilkades serentak harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku.
Senada sesuai dengan penyampaian pada Rakorcam sebelumnya Asisten I menyampaikan “Saya sangat berharap agar proses pilkades ini dilaksanakan sesuai aturan, apa yang sudah diatur dalam Permendagri, Perbup ataupun Perda ini tetap dipedomani,”.
Maka Dullah berharap agar pelaksanaan Pilkades yang akan datang dapat berjalan tertib, aman, dan damai. Sehingga tidak ada perselisihan, karena perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal yang lumrah dan biasa.
Asisten I juga menegaskan kepada pemilih untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam kegiatan pilkades yang akan datang. Pilkades serentak berpotensi menciptakan kerumunan.
Untuk itu, Dullah berharap masyarakat yang akan memilih dapat melakukan vaksinasi terlebih dahulu, minimal vaksin dosis 2. Jangan sampai dalam pelaksanaan Pilkades serentak tersebut dapat menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19.
“Di TPS pasti akan ada kerumunan, dihimbau kepada seluruh warga kita khususnya mata pilih minimal vaksin dosis 2 yang bertujuan untuk kesehatan kita semua,” harap Dullah.
Kemudian, permasalahan pajak bumi dan bangunan (PBB) juga menjadi pembahasan dalam Rakorcam tersebut, dimana banyak kendala dalam pemungutannya, diantaranya luasan objek pajak yang tidak sesuai, objek pajak sudah berpindah tangan dan beberapa permasalahan lainnya.
Dalam hal ini Asisten I meminta kepada desa untuk menginventarisir permasalahan tersebut dan dilaporkan ke pemerintah daerah melalui Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah).
