Bengkulu,Beritarafflesia.com- Ketua Aliansi Pers Bengkulu, Amirul Mukminin menilai, belum adanya PPTK Publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu hingga saat ini merupakan bentuk kegagalan birokrasi yang dijalankan oleh Sekwan Nandar Munadi. Seharusnya, kata Amirul, Sekwan malu sampai saat ini belum ada PPTK yang ditunjuk, jikapun beralasan sebelumnya telah ada PPTK namun mengundurkan diri, seharusnya hal demikian menjadi atensi khusus bagi Sekwan.
“Pak Sekwan ini kan mantan Sekda Kaur, seharusnya problem semacam ini mudah diatasi sebagai oleh seorang birokrat seperti Pak Nandar. Sudah 3 bulan belum ada PPTK, berarti Sekwan gagal mengelola birokrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Tidak mungkin tidak ada yang mau menjadi PPTK, kalau memang benar tidak ada yang mau, berarti ada masalah besar di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Tugas Sekwan adalah mengelola birokrasi dengan baik, kalau sampai urusan PPTK saja belum kelar, berarti ada masalah besar didalamnya,” kata Amirul, Rabu (12/4/2023).
Diberitakan sebelumnya, Ketua Aliansi Pers Bengkulu, Amirul Mukminin mendesak Gubernur Bengkulu dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu mengevaluasi jabatan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, yang saat ini dijabat Nandar Mudani.
Pasalnya, Sekwan dinilai tidak akomodatif terhadap kepentingan media massa di Bengkulu. Hal itu ditandai dengan belum ditunjuknya PPTK kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga atas tindakan Sekwan, menghambat bisnis media di Bengkulu dan menghambat serapan anggaran.
Amirul menambahkan, selama bertahun-tahun, baru kali ini PPTK publikasi di DPRD Provinsi Bengkulu hampir 4 bulan belum ditunjuk. Padahal, mustahil tidak ada yang mampu mengelola kegiatan publikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu.
“Tindakan Sekwan ini menghambat kemerdekaan pers dan juga menghambat serapan anggaran Pemprov Bengkulu. Kita mendesak gubernur dan pimpinan DPRD mengevaluasinya dan bisa perlu diganti,” kata Amirul yang juga pimpinan media Mitratoday.com ini dalam keterangannya,
Amirul menegaskan, pihaknya akan menggalang kekuatan pebisnis media massa di Bengkulu dalam upaya mendesak gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu agar mengevaluasi dan bila perlu diganti jabatan Sekwan tersebut.
“Bila perlu kita gelar demo, sebab tindakan Sekwan ini sangat menghambat program pemerintah, termasuk bertentangan dengan visi dan misi gubernur,” katanya.
Amirul tak menampik bahwa ada indikasi permainan didalam yang menyebabkan belum ditunjuknya PPTK tersebut.
“Kita sedang pelajari secara mendalam apa pasal belum ditunjukknya PPTK ini,” pungkasnya.(BR1)adv
