Bengkulu,Beritarafflesia.Com-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengevaluasi kinerja penjabat (Pj,) kepala daerah se-Indonesia, termasuk Pj Walikota Bengkulu yang kini dijabat oleh Arif Gunadi. Ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kinerja para Pj dalam melanjutkan pembangunan di daerah.
Evaluasi Pj itu dilakukan per 3 bulan atau per triwulan. Untuk itu, Arif selaku Pj walikota minta kerjasama seluruh kepala OPD dan camat agar bekerja dengan lebih maksimal. Sebab, kata dia sebagai Pj ia tidak bisa bekerja sendirian tanpa bantuan dan dukungan kepala OPD, camat hingga lurah.
“Kita ini bukan superman, tapi kita adalah super tim,” ujar Arif saat mempimpin rakor bersama kepala OPD di ruang hidayah 1 kantor walikota, Rabu (11/10/2023).
Tanggal 24 September, seluruh OPD diminta menyampaikan laporan mengenai progres peningkatan kinerja di bidangnya masing-masing untuk disampaikan ke Plt Sekda dan diteruskan ke Pj walikota yang kemudian disampaikan ke gubernur untuk jadi bahan evaluasi mendagri.
“Pada dasarnya evaluasi ini berkaitan dengan beberapa point kinerja penjabat walikota. Maka kami berharap kepada setiap OPD yang menjadi leading sektor tolong mempersipkan laporan. Jangan sampai selama penjabat walikota ini kinerja malah menurun,” tegas Arif.
Kemudian yang menjadi fokus dan tolak ukur peningkatan kinerja selama masa jabatan Pj walikota adalah penanganan kasus stunting dan pengendalian inflasi.
“Salah satunya pelaporan berkaitan dengan stunting. Harus ada before dan after. Sebelum saya menjadi Pj seperti apa kasus dan penanganan stunting ini dan setelah saya jadi Pj seperti apa perubahan dan peningkatannya,” ujar Arif.
Arif mengatakan memang stunting ini menjadi salah satu pokok perhatian. Sebelumnya ia sudah berkunjung ke Puskesmas Sawah Lebar menjumpai anak-anak stunting yang berjumlah 19 orang. Ia berharap 3 bulan ke depan jumlahnya menurun setidaknya menjadi 15, bukannya malah bertambah atau meningkat sehingga pelaporan itu nanti menunjukkan ada peningkatan dan perubahan selama 3 bulan Pj menjabat.
Selain stunting dan inflasi, indikator lain yang menjadi pokok-pokok penilaian, yakni kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (utamanya aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelaksanaan pelayanan publik), kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
Selain itu, menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalin hubungan kerja bersama forkopimda dan seluruh instansi vertikal di daerah.(BR1)adv
