BeritaRafflesia.com, Bengkulu – Rencana menjadikan pungutan parkir di gerai Indomaret dan Alfamart sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja mendapat penolakan tegas dari Ketua DPD Partai Perindo Kota Bengkulu sekaligus anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Edi Hariyanto, S.P., M.M.
Edi menilai, membuka lapangan pekerjaan merupakan tanggung jawab yang harus didorong pemerintah, namun jangan sampai caranya justru membebani masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan jadikan masyarakat Kota Bengkulu sapi perah untuk membuka lapangan kerja! Saya mendukung masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi bukan dengan cara membebani warga yang hanya ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari,” tegas Edi.
Menurut Edi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan yang berpotensi menambah beban pengeluaran warga.
Ia juga meminta Pemkot Bengkulu tidak mencampuradukkan antara parkir di ruang milik jalan atau tepi jalan umum dengan kendaraan yang berhenti di halaman gerai, halaman kantor, maupun area ruko yang dikelola oleh pemilik atau pengelola usaha.
“Jangan sampai setiap ada banyak kendaraan yang berhenti di depan kedai, warung, Indomaret, Alfamart atau tempat usaha langsung dijadikan titik parkir. Kalau kendaraan berada di halaman atau area yang dikelola pemilik atau pengelola ruko, statusnya berbeda dengan parkir di tepi jalan umum. Jangan asal pungut,” ujarnya.
Jangan Jadikan Konsumen Sumber Biaya
Edi menegaskan, persoalan lapangan kerja tidak semestinya dibebankan kepada konsumen maupun masyarakat yang datang berbelanja.
Menurutnya, apabila perusahaan memang membutuhkan petugas parkir untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan, perusahaan dapat mempekerjakan masyarakat sekitar secara langsung.
“Kalau perusahaan membutuhkan petugas parkir untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelanggan, silakan perusahaan mempekerjakan dan menggaji masyarakat sekitar. Kalau mau bekerja sama dengan pengelola parkir, silakan sepanjang sesuai aturan,” katanya.
Namun, Edi mengingatkan agar tidak terjadi pemaksaan terhadap pelaku usaha yang pada akhirnya berimbas kepada konsumen.
“Jangan ada paksaan dan tekanan kepada pengusaha, kemudian masyarakat yang datang belanja justru dibebani pungutan,” tegasnya.
Kejar PAD Jangan Korbankan Kenyamanan
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Edi meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa menjadikan setiap kendaraan yang berhenti sebagai objek pungutan.
“PAD penting, tetapi kenyamanan pengusaha dan masyarakat yang paling penting,” Pungkas Edi Haryanto.
