Bengkulu Selatan, Beritarafflesia.com. – Bupati Bengkulu Selatan H. Rifai Tajudin, S.Sos., melakukan kunjungan ke perkebunan masyarakat di Desa Talang Randai, Kecamatan Bunga Mas, untuk meninjau langsung hasil program replanting yang telah dilakukan sekitar empat hingga lima tahun terakhir.
Kunjungan tersebut bertujuan melihat perkembangan tanaman sawit rakyat yang kini mulai memasuki masa produksi dengan hasil yang dinilai berkualitas baik. Hasil panen dari perkebunan tersebut rencananya akan dipasok ke pabrik kelapa sawit di wilayah Bengkulu Selatan.
Kelompok tani setempat diketahui mengelola lahan perkebunan seluas sekitar 600 hektare. Pemerintah daerah menilai potensi tersebut perlu terus didorong, terutama dalam peningkatan kualitas hasil panen serta nilai jual Tandan Buah Segar (TBS).
Bupati Rifai Tajudin menyampaikan bahwa kualitas buah sawit dari hasil replanting memiliki rendemen yang baik.
Rendemen merupakan persentase perbandingan antara Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan dengan berat TBS yang diolah, yang menjadi indikator utama efisiensi dan mutu produksi di pabrik kelapa sawit.
“Kalau buah sawit yang diantarkan ke pabrik memiliki rendemen yang bagus, maka tentu harga TBS-nya akan kita perjuangkan agar lebih menguntungkan petani,” ujar Bupati. (21/06/2026).
Ia juga mengajak para petani sawit yang memiliki kebun tua untuk segera mendaftarkan diri dalam program replanting.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memperluas area perkebunan yang diremajakan sehingga menghasilkan produksi yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita dorong agar semakin banyak petani mengikuti program replanting, sehingga ke depan hasilnya lebih baik dan kesejahteraan petani meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait untuk memperjuangkan harga khusus TBS bagi hasil replanting yang berkualitas.
Dari hasil koordinasi tersebut, rencananya akan dilakukan rapat lanjutan di Medan pada 3 Juli mendatang. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan kepada para petani sebagai bentuk transparansi dan tindak lanjut perjuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai jual hasil perkebunan rakyat. (Br) Adv
