Foto/ Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi TPID dan TP2DD, Jaga Stabilitas Harga dan Percepat Digitalisasi Daerah
BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rapat koordinasi menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta berbagai pihak terkait dalam mengendalikan inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
Zahirman Aidi menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman Aidi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan pentingnya keterpaduan antara TPID dan TP2DD. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya diperlukan untuk menjaga kestabilan harga, tetapi juga untuk memperkuat penerapan sistem transaksi digital di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” kata Wahyu.
Dalam rapat tersebut turut dibahas berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan komoditas pangan. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar setiap potensi gangguan terhadap pasokan dan harga dapat diantisipasi lebih cepat.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui peningkatan penggunaan transaksi nontunai. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi pemerintah daerah.
Melalui koordinasi yang berkesinambungan, TPID dan TP2DD diharapkan semakin mampu memperkuat kolaborasi antarinstansi, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.( Phr)
