Provinsi Bengkulu, Beritarafflesia.com – Pilkada sudah usai, belum habis 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu melaksanakan tugasnya, ada 18 program kerja di sampaikan saat kampanye Pilkada, yang tentunya akan menjadi prioritas dalam priode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Terkait 18 program yang diusung ada beberapa program yg saat ini sangat lantang dihembuskan oleh orang – orang yang saat pilkada berbeda dukungan, yang getol dihembuskan adalah masalah pembebasan pajak motor dan gas 3 kg.
Menanggapi hal tersebut tokoh masyarakat sekaligus pengusaha yang akrab disapa Iwan Kahar, beliau mengatakan bahwa program yang disampaikan saat kampanye dulu tidak serta-merta langsung terlaksana, karena program tersebut bisa dilaksanakan selama masa kepemimpinan Gubernur dan Wagub terpilih sampai berakhir masa jabatan.
Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat berpikir dan berprasangka baik terhadap pemimpin yang terpilih, siapapun dia saat ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang sah secara konstitusi.
Masyarakat perlu bersabar dan memberi kesempatan kepada Gubernur dan Wakil gubernur terpilih untuk berkonsentrasi mewujudkan visi misi nya, karena semua itu memerlukan proses, Semoga Gubernur dan Wakil Gubernur dapat merealisasikan 18 program kerjanya ujar Iwan.
Ditempat terpisah Direktur Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Regional (LP2ER) H Muchdimon Muclis mengatakan, visi dan misi Gubernur sejati nya akan bisa terlaksana apabila mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat terlebih lagi oleh pihak Legislatif dari sisi Penganggaran dan Regulasi yang mengiringinya.
Diperlukan Aparatur Sipil Negara yang disiplin karena ketika tidak didukung dgn ASN yang disiplin dan mumpuni maka visi misi hanya akan menjadi sebuah cita-cita yang tidak bisa diwujudkan. Serta jajaran Birokrasi yang sejalan dengan visi misi, cepat paham dan cepat tanggap atas apa yang harus dilakukan tidak hanya menunggu arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kalau Birokrasi lamban, target 18 program sulit terwujud.
Harapan kita bersama kita tidak ingin ada bibit bibit patologi birokrasi ( penyakit birokrasi) yang tumbuh dalam pemerintahan di Provinsi Bengkulu karena itu akan menjadi penghabat pembangunan di daerah kita ujarnya.
Mari bersama kita menunggu Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu untuk dapat berinvropisasi untuk mewujudkan semua visi misi nya. Dibelahan dunia manapun tidak ada pemimpin yang menginginkan rakyatnya sengsara pungkas Muchdimon. (Phr)
