Beritarafflesia.com-Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berupa pelaksanaan bimbingan teknis.
Maka dari itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisifatif, dan disiplin guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa di aula Hotel Griya Anggita Kabupaten Lebong, 21/07/2022.
Kegiatan Bimbingan Teknis yang dibuka oleh Asisten I Kabupaten Rejang Lebong Pranoto Majid ini diikuti oleh 60 orang Aparatur Desa dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.
Pada sambutannya, Asisten I Pranoto Majid menyampaikan bahwa pemilihan lokasi kegiatan di Rejang Lebong tidak lepas dari apresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Kabupaten Rejang Lebong yang berhasil mengantarkan salah satu desanya menjadi juara pertama lomba desa wisata tahun 2021 yang lalu.
“Terima kasih kami sampaikan kepada Provinsi Bengkulu dan Dinas PMD Provinsi yang telah menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa di kabupaten kami,’’ ujar Asisten I Rejang Lebong.
Pranoto Majid berharap, kegiatan seperti dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Karena menurutnya, forum-forum yang mempertemukan berbagai pihak terkait pembangunan desa akan memperluas wawasan para pemangku kepentingan dan akan berkontribusi dalam kualitas pembangunan desa ke depannya.
Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya yang terdiri dari berbagai unsur meliputi Kejari Rejang Lebong, Polres Rejang Lebong, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Rejang Lebong dan Kepala DPMD Provinsi Bengkulu.
Sementara Kepala DPMD Provinsi Bengkulu, R. A. Denni pada sambutannya menyinggung beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Terutama terkait pengelolaan keuangan desa yang sering ditemukan di lapangan.
Menurut R.A. Denni, kualitas SDM desa merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan desa. Hal ini tampak dari tingkat pendidikan aparatur desa di Provinsi Bengkulu yang rata-rata SMA.
“Kita semua sepakat bahwa tingkat pendidikan menentukan tingkat SDM. Namun di sisi lain hanya di Bengkulu ini baru 213 dari 1341 kepala desa yang berijazah sarjana,” tegas R. A. Denni.
Pada kesempatan tersebut, R. A. Denni juga menyampaikan salah satu program Gubernur Bengkulu dalam rangka peningkatan SDM di desa yaitu melalui pemberian Beasiswa bagi Aparatur Pemerintah Desa.
“Melalui program beasiswa bagi aparatur desa ini, kita berharap bisa meningkatkan kualitas pembangunan desa dengan peningkatan SDM Desa terutama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku ujung tombak pembangunan di desa,” pungkas mantan Sekda Rejang Lebong ini.(adv)
