Bengkulu,Beritarafflesia.com-Guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan aparatur pemerintah desa tahun 2022 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Rabu (25/5/2022).Pembinaan diikuti oleh seluruh pemerintah desa se Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sekretaris daerah (Sekda) Bengkulu Selatan, Sukarni Dunip, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembinaan aparatur pemerintah desa oleh Pemprov Bengkulu yang diselenggarakan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini menunjukkan inisiatif yang tinggi pemerintah provinsi dalam membina aparatur desa dengan turun langsung ke bawah.
”Kami sangat mengapresiasi langkah Provinsi Bengkulu yang aktif membina para aparatur desa di kabupaten. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPMD Provinsi Bengkulu yang sudah memilih kami sebagai lokus kegiatannya,” ujar Sukarni Dunip.
Setelah buka secara resmi oleh Sekda Sukarni, kegiatan pembinaan aparatur pemerintah desa diisi dengan diskusi terkait isu-isu strategis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
Diskusi pandu oleh Aprizal Helmi dengan narasumber Kepala DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan, Herman Sunarya. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan materi perencanaan pembangunan desa oleh Nopi Olianti dan pengelolaan keuangan dan aset desa oleh Sri Kalsum Mustafa.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPMD Provinsi Bengkulu, Agnes Fitriansyah, yang hadir mewakili Kepala DPMD Provinsi Bengkulu menyatakan kegiatan ini adalah bentuk implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pasal 114 di mana pemerintah provinsi diamanatkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Masih menurut Agnes, walaupun fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten diatur dalam pasal yang berbeda, namun sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah di setiap level mutlak diperlukan dalam pelaksanaannya, tak terkecuali pemerintah desa sendiri.
”Pemerintah desa adalah ujung tombak pemerintah yang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan. Karena itu kapasitas aparaturnya perlu ditingkatkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai. Jika desa maju, mandiri dan sejahtera maka begitu juga Indonesia,” pungkas Agnes.(adv)
