Caption poto; Kegitan DD di Kecamatan Kikim Barat Kab Lahat di Anggap Siluman
SUMSEL,Beritarafflesia.com -Ketua umum ( OMBB ) dan pengurus ( OMBB ) Majelis Pimpinan Cabang kabupaten Empat Lawang menjadi catatan hitam oleh Ormas Maju Bersama Bengkulu Bersama ketua umum ( OMBB ) Majelis Pimpinan Nasional M Diamin, pada minggu (26/11/2023)
Pasalnya pekerjaan proyek rabat beton yang terletak desa di Sidumakmur kecamatan Kikim barat kabupaten lahat yang di biayai melalui sumber dana desa tahun 2023 telah di temukan tidak mempunyai papan merek, sehingga tidak sesuai dengan speksifikasi teknis yang certantum pada regulasi.
Ketua umum Ormas Maju Bersama Bengkulu Majelis pimpinan nasional M diamin mengungkap, pekerjaan proyek yang di serahkan oleh pemerintah desa Sidumakmur kecematan kikim kepada pihak ke 3, terindikasi adanya dugaan memeperkaya diri sendiri yang terhendus merugikan Negara.
” Kita memperjelas agar masyarakat mengetahui kebenarannya, jika ada berapa anggaran dana desa tersebut yang di gunakan untuk membangun jalan rabat beton sangat jelas melanggar aturan Undang-undang yang sudah di tentukan oleh pemerinta pusat. Maka dari itu, saya selaku ketua umum Organisasi kemasyarakatan Ormas Maju Bersama Bengkulu Majelis Pimpinan Nasional sebagai lembaga kontrol sosial menyoroti bahwa pekerjaan dana yang di kucurkan oleh pemerinta pusat tersebut agar di pantau oleh inspektorat kabupaten lahat dan piha kecamatan Kikim barat. Bila perlu di tindak tagas” Ungkap M diamin
Kendati demikian semua pekerjaan yang di danai oleh pemerinta pusat, melalaui pemerintah desa di daerah semua pekerjaan apapun baik dana APBN/APBD dan dana DD seharuas nya mempunyai papan nama proyek, supaya semua publik mengetahui jumlah dana yang dikucurkan pada pekerjaan proyek tersebut.
” Kita akan mengawasi semua proyek di setiap desa, karna uang yang mereka kelolah tersebut uang negara. meminta kepada kementerian desa untuk menindak tegas semua kepala desa yang mengunaka dana desa untuk pekerjaan apapun di setiap desa harus memasang papan merek., dan kita juga mendesak agar APH mengusut tuntas apabila pada pelaksaan pekerjaan proyek tersebut melanggar hukum.,demikian Tegas M diamin, (BR1)
