Blank Spot Masih Terjadi Di 80 Desa Provinsi Bengkulu

Bengkulu,Beritarafflesia.com – Masih terjadi di Provinsi Bengkulu dengan total sebanyak 80 desa mengenai persoalan blank spot yaitu suatu kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi termasuk jaringan internet atau titik kosong jaringan telekomunikasi.

Mengenai hal itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dempo Xler SIP MAP menegaskan, persoalan blank spot jaringan telekomunikasi harus cepat diatasi, Kamis (11/08/22).

Baca Juga  DPRD Prov Gelar Rapat Paripurna Hasil Pembahasan Banggar Terhadap Raperda Pelaksanaan APBD TA 2021

Pihaknya menargetkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tahun 2024 mendatang tidak ada lagi desa yang tidak ada jaringan telekomunikasi.

“Kita targetkan bersama dengan DPRD. Tahun 2024 tidak ada lagi desa blank spot,” ujar Dempo.

Kemudian ia menjelaskan, untuk mengatasi desa blank spot, tentu harus menggunakan solusi kreatif dan inovatif. Tentunya dengan keterbatasan APBD Provinsi Bengkulu, juga dibutuhkan biaya murah. Caranya dengan membangun tower base transceiver system secara mandiri di 80 desa tersebut.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bengkulu Dukung PMPL Kembali Siapkan Langkah Nyata di Lapangan

“Jika tower Base Transceiver System (BTS) itu bisa dibangun, maka semua desa pasti ada sinyal cellular,” jelasnya. 

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa desa bebas blank spot itu tujuannya untuk mendukung program pemerintah pusat yang sedang melaksanakan program Satu Data Indonesia (SDI). Terlebih pemprov juga telah memprogramkan hal sama, atas akselerasi program pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga  Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Badrun Hasani Kunjungi KASN

 “Jika teratasi, maka akan terwujudnya sarana komunikasi publik yang terintegrasi,” ucap Dempo. 

Lebih lanjut, jaringan telekomunikasi saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena atas lancarnya jaringan telekomunikasi maka ekonomi desa juga secara otomatis akan tumbuh. Begitupun dengan wisata desa, pendidikan dan pelayanan publik akan meningkat.

“Masyarakat tentu akan meningkatkan pengetahuan dari penyampaian informasi yang lebih cepat dan akurat,” lanjut Dempo. 

Share

Tinggalkan Balasan