Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah Bersama Kepala Subauditorat I BPK RI perwakilan Bengkulu, Ranni Agriadi saat melakukan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pemprov Bengkulu
Bengkulu,Beritarafflesia.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan Entry Meeting pemeriksaan kinerja tematik secara komprehensif atau gabungan ketiga jenis pemeriksaan di Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2021.
Kepala Subauditorat I BPK RI perwakilan Bengkulu, Ranni Agriadi menjelaskan BPK akan melakukan pemeriksaan pada OPD teknis terkait, atas upaya penanganan COVID-19 hingga capaian pelaksanaan vaksinasi. Di samping itu, juga akan membahas bagaimana pendidikan koperasi serta pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal.
Kepala Subauditorat I BPK RI perwakilan Bengkulu, Ranni Agriadi menyerahkan dokumen kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah
“Diantaranya nanti, akan dilakukan pemeriksaan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi, penyelenggaraan pendidikan koperasi berbasis kerjasama industri dan dunia kerja serta kinerja dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Ranni usai pertemuan, Entry Meeting pemeriksaan kinerja pada pemerintah provinsi Bengkulu TA 2021, di ruang Pola provinsi Bengkulu, Senin (18/10/2021).
Lebih lanjut Ranni Agriadi , Dari Entry Meeting ini sangat diharapkan kelengkapan dokumen serta data informasi yang valid dari OPD terkait, agar dapat memudahkan BPK dalam memberikan rekomendasi, baik apa saja kekurangan maupun kelebihan dari kinerja yang dilaksanakan sehingga nantinya berdampak pada kemajuan daerah.
Kepala Subauditorat I BPK RI perwakilan Bengkulu, Ranni Agriadi saat melakukan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pemprov Bengkulu
“Kita mengharapkan kelancaran dokumen, dan data informasi yang diberikan sehingga BPK dalam memberikan rekomendasi, dan mencarikan solusi dari pokok permasalahan yang dihadapi,” terang Ranni yang mengawali karirnya di BPK tahun 2000 pada AKN V.
Sementara Gubernur Rohidin Mersyah menyampaikan pemeriksaan kinerja ini berbeda dengan pemeriksaan keuangan yang rutin dilakukan. Untuk itu, sebagai langkah awal perlu dilakukan kesepakatan sehingga pimpinan OPD paham parameter, indikator apa yang digunakan, serta objek apa yang akan diperiksa.
“Pimpinan OPD perlu paham, agar menunjukan langsung staf yang memang memahami dan terjun langsung pada kegiatan yang dimaksud. Sehingga potretnya betul-betul riil sesuai kondisi yang ada di lapangan,” Tegas Rohidin.(Rian)
