Wakil komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Propinsi Bengkulu,Suimi Fales SH.MH saat kunjungan ke pulau Eanggano
Bengkulu,Beritarafflesia.com- Wakil komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Propinsi Bengkulu,Suimi Fales SH.MH meminta, Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi di Pulau Enggano.
Mengingat sampai saat ini kondisi beberapa sector dipulau Enggano baik pembangunan infrastruktur maupun lampu penerangan belum ada tersentuh oleh pemerintah, sehingga keadaan di wilayah pulau terdepan di Indonesia tersebut sangat memprihatinkan.
Seperti yang di ceritakan politisi PKB Suimi Fales, saat mengunjungi Pulau Enggano, dalam rangka meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi dan sunatan massal di Pulau Enggano. Menurutnya pelaksanaan vaksinasi, diwilayah itu sangat luar biasa, Karena terbukti dari capaian vaksinasi sudah mencapai 65 sampai 75 persen.
Wakil komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Propinsi Bengkulu,Suimi Fales SH.MH saat kunjungan ke pulau Eanggano
“Artinya tingkat kesadaran masyarakat di pulau Enggano tersebut, untuk mengikuti program pemerintah dalam pelaksaan vaksinasi sudah luar biasa,bahkan setelah kita lakukan surve, ternyata masyarakat disana tinggal hanya tinggal kurang lebih 25 persen yang belum mendapat vaksinasi.dan ini akan kami upayakan pelaksanaan vaksinasi harus mencapai target hingga 100 persen” Jelas Suimi Fales yang akrab disapa wan Sui, pada Rabu, (10/11/2021)
Disisi lain ia melihat bahwa ada beberap sektor di Pulau Enggano kondisinya sangat miris, Seperti, kondisi Bangunan Rumah Sakit (RS), padahal alat untuk fasilitas sangat canggih dan pelayanan pemeriksaan gigi contohnya sangat baik. Namun eronisnya dokter gigi tidak ada, sehingga terkesan sia-sia, Hal ini akibat pemerintah tidak perna melakukan peninjauan terhadap kondisi kesehatan di wilayah tersebut.
Wakil komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Propinsi Bengkulu,Suimi Fales SH.MH saat melakukan kunjungan ke pulau Eanggano
“Dari hasil diskusi saya dengan Kepala Rumah Sakit (RS) setempat, hanya ada 2 orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), selebihnya cuma Tenaga Harian Lepas (THL). Kemudian, di RS itu juga tidak melayani pasien BPJS, sehingga masyarakat Enggano ketika berobat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar,” Ungkapnya
Selain itu dikatakan Wan Sui, di sektor infrastruktur seperti jalan, kondisinya bertambah parah, karena lobang di ruas jalan utama pulau tersebut, sangat dalam. Bahkan beberapa kendaraan yang mengangkut komoditi hasil perkebunan dan pertanian masyarakat, mengaku kesulitan, karena hampir setiap hari kenderaan mereka terbalik.
Terungkap, Kondisi jalan di pulau Enggano rusak parah
“ Tidak hanya infrastruktur jalan yang rusak parah, aliran listrik di pulau Enggano itu hanya hidup cuma sekitar 12 jam dalam satu hari. Sehingga seperti tinggal di dusun.Termasuk, juga di Enggano tidak ada tim SAR (search and rescue), padahal diwilayah itu TIM SAR sangat di butuhkan”Ujarnya
Anggata DPRD Provinsi ini menambahkan” Miris memang, ketika terjadi bencana ataupun musibah di laut, masyarakat hanya berjuang sendiri untuk menyelamatkan diri. Mau minta bantuan bagaimana, signal telpon seluler saja susah. Jadi tak ada salahnya SAR membuka cabang di pulau Enggano,”Harap Wan Sui.
Pada kesempatan itu,ia juga meninjau UPTD Pelabuhan Kahyapu. Dimana pada UPTD itu, Kepalanya seorang perempuan, bahkan yang kebih sadisnya lagi sama sekali tidak ada staf.
“UPTD itu ada seorang THL, itu pun bertugas menarik tali saat kapal ingin bersandar, sekaligus bekerja sebagai tukang kebersihan lingkungan gedung UPTD yang besarnya sangat luas dan bertugas kebersihan di areal pelabuhan. Jadi apa salahnya ditambah THL di UPTD Pelabuhan tersebut. Apalagi mereka juga dituntut untuk menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 100 juta dalam satu tahun. Bahkan dengan tenaga yang ada saat ini saja, bagaimana PAD bisa tercapai secara maksimal. Sementara tugas di pelabuhan itu berat, karena harus mengawasi barang dan orang yang keluar masuk Enggano,” terang Wan Sui.
Disamping itu yang tidak kalah pentingnya, disampaikan Wan Sui, sektor transportasi dari daratan Provinsi Bengkulu menunju Enggano, yakni Kapal Pulo Telo yang ada saat ini hanya 700 GT. Sedangkan untk standarnya minimal 2.000 GT.
“Kapal penyeberangan itu, mengarungi lautan samudera, dan bukannya selat. Jadi diminta pemerintah dapat menggantinya dengan yang baru dan bukan yang bekas,”Tuturnya.
Maka dari itu lanjut wan Sui , melihat kondisi itu,sebagai wakil Rakyat ia meminta kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara agar memperhatikan Pulau Enggano. Pasalnya masyarakat yang berdiam di wilayah itu juga bagian dari Provinsi Bengkulu dan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
” Saya berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah Bengkulu Utara memperhatikan wilayah pulau Enggano, Kita juga dari DPRD provinsi siap memfasilitasi menyampaikan kondisi Enggano kepada pemerintah pusat, karena Enggano membutuhkan perhatian khusus,” Pungkasnya.(BR1) Adv
