Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMSRI) mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Bengkulu sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan nasional.
Ketua DPP KAMSRI Bidang Politik dan Keamanan, Maulana Taslam, menegaskan bahwa Provinsi Bengkulu selama ini menghadapi persoalan serius dalam hal konektivitas dan tingginya biaya logistik. Ketika sejumlah wilayah lain di Sumatera telah terintegrasi dalam jaringan Tol Trans Sumatera, Bengkulu justru masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur strategis.
“Tol Bengkulu adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek tambahan. Ini menyangkut akses ekonomi masyarakat, daya saing daerah, dan keadilan pembangunan. Jangan biarkan kesenjangan infrastruktur ini terus berlarut,” tegas Maulana.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung pada lambannya arus investasi, tingginya biaya distribusi barang dan jasa, serta terbatasnya peluang pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam perspektif politik dan keamanan, kesenjangan pembangunan yang dibiarkan terlalu lama berpotensi memicu ketimpangan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh BUMN seperti PT Hutama Karya, proyek tol menuju Bengkulu harus mendapatkan kepastian pendanaan, percepatan pembebasan lahan, serta pengawasan yang ketat agar tidak kembali tertunda akibat persoalan administratif dan birokrasi.
KAMSRI juga mengingatkan agar percepatan pembangunan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak dan aspek lingkungan.
Di akhir pernyataannya, Maulana Taslam menegaskan bahwa percepatan Tol Bengkulu akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
“Jangan sampai komitmen pemerataan hanya menjadi narasi politik tanpa realisasi konkret. Bengkulu berhak mendapatkan perhatian yang setara dalam peta pembangunan nasional. Pemerintah harus segera menetapkan langkah terukur dan batas waktu yang jelas agar proyek ini tidak kembali menjadi janji yang tertunda,” pungkasnya. (Kyn)
