Foto/ Ketua DPD HMNI Bengkulu Heri Ifzan
Jakarta,Beritarafflesia.com – Forum Nelayan Nasional (FNN) menggelar Workshop dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diikuti para peserta dari DPD provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Salah satunya Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Bengkulu, Heri Ifzan. Acara ini di gelar di Gedung Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, pada Rabu (27/11/2025).
Pada kesempatan itu Heri Ifzan menegaskan, bahwa DPD HMNI Bengkulu siap mendamping masyarakat nelayan, karena para nelayan di Bengkulu saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
“HMNI Bengkulu hadir untuk menampung setiap keluhan masyarakat nelayan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak masyarakat nelayan yang hidup jauh dari kecukupan. Tingkat kesejahteraan mereka masih rendah dan membutuhkan dukungan serius dari pemerintah daerah,” ujar Heri ifzan
Ia juga mengungkapkan, pada Rakernas dan Workshop nasional kali ini, pihaknya telah menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di daerah, terutama terkait pendapatan nelayan, harga jual hasil tangkapan ikan yang tidak stabil, hingga perumahan tidak layak huni di kawasan pesisir.
“ Kondisi masyarakat nelayan di wilayah Bengkulu saat saat sangat perihatin. Terutama keluarga nelayan yang tinggal di kawasan kumuh. Karena di wilayah mereka tinggal tidak perna mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik pusat maupun daerah., sedangkan pendapatan mereka pun relatif rendah akibat persoalan pemasaran dan biaya operasional yang tinggi. Maka isu perumahan layak menjadi salah satu fokus utama yang kami bahas dalam forum rapat nasional ini,” lanjut Heri.
Pada Rakernas FNN tahun ini, HMNI mengangkat isu krusial mengenai pendirian kampung nelayan yang terorganisasi dan layak huni. Heri menyampaikan bahwa setibanya di Bengkulu, HMNI Provinsi akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendataan jumlah nelayan yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Pendataan harus dilakukan secara rinci agar program pembangunan kampung nelayan dapat tepat sasaran. Kami mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian KKP serta kementerian terkait lainnya dalam penyediaan lahan. Persoalan lahan ini sangat penting karena harus jelas tanah siapa yang dapat digunakan, sehingga perlu melibatkan ATR/BPN,” tegasnya.
Mantan Anggota DPRD Kota Bengkulu menyebut, Setelah pendataan dan penetapan lokasi, HMNI Bengkulu akan melakukan verifikasi ulang, guna memastikan penerima bantuan perumahan memang benar-benar masyarakat nelayan.
Kendati demikian Heri ifzan mempunyai harapan besar agar isu pendirian kampung nelayan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Semoga apa yang kami perjuangkan ini dapat didengar oleh Bapak Presiden, Menteri KKP, dan seluruh pemangku kepentingan. Nelayan membutuhkan perhatian nyata, bukan hanya janji. Kami di HMNI siap mengawal aspirasi ini sampai terealisasi,” demikian pungkas Heri Ifzan.”( BR1)
