Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Edwar Samsi
Bengkulu,Beritarafflesia.com- Sejak Pemerintah Provinsi Bengkulu melantik dr. Anjari Wahyu sebagai Direktur RSUD M Yunus Bengkulu dari kalangan non Aparatur Sipil Negara (ASN), belakangan ini menjadi Sorotan Publik, dan menuai kritikan dari anggota Legislatif Provinsi Bengkulu.
Belum lama ini Direktur RSUD M Yunus Bengkulu yang di jabat oleh dr. Anjari Wahyu Wardani menghebohkan publik, pasca dirinya viral di beritakan beberapa media online, akibat pernikahan Sirihnya dengan suami baru, tapi masih berstatus belum resmi cerai dengan suami pertamanya.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Edwar Samsi menyoriti Kinerja Kinerja Direktur RSMY Bengkulu,yang terkesan membangun dinasti dan menopoli semua Kegiatan serta Pelayanan tidak skala Prioritas, sehingga menyebabkan kondisi manajemen di RSUD M.Yunus Bengkulu semangkin memburuk.
“Kita miliki tugas dan Fungsi untuk melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pejabat pemerintahan yang terkesan tidak profesional. Apalagi sejak Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu ini dilantik, Tidak ada peningkatan yang segmifikan untuk pendapatan RSUD M Yunus Bengkulu tersebut. Karena pelayanan kurang maksimal dan semua kegiatan jadi terhambat. Lalu untuk kepentingan siapa sehingga Direktur yang di duga kuat mengatur skenario ini” Tanya Edwar Samsi, saat dikonfirmasi media ini melalui telpon whatsaapnya pada Jum,at pagi, (9/9/2022)
Fraksi PDIP ini menyebut, bahwa Direktur RSUD.M Yunus Bengkulu ini belum bisa memaksimalkan kinerja para tenaga dokter. karena terbukti masih banyak pengalihan pasien ke Rumah sakit swasta. Bahkan terhendus hubungannya dengan bawahan tidak harmonis.
“Sejak Direktur RSUD M Yunus Bengkulu dilantik banyak sekali Pengalihan Pasien ke Rumah Sakit swasta milik para dokter. Kemudian kita mendapat informasih bahwa hubungan Direktur ini tidak harmanonis terhadap bawahan, artinya kinerja dr. Anjari Wahyu Wardani sebagai pemimpin tidak ada hasil yang signifikan”. Ungkapnya
Edwar juga menyoriti ada beberapa Faktor kinerja direktur RSUD M Yunus Bengkulu ini yang nantinya akan menjadi penyebab polemik. Salah satunya menopoli setiap kegiatan dan membangun jaringan bawahan secara berkelompok demi untuk kepentingannya pribadi.
“jika di RSUD M.Yunus ini di pimpin orang yang tidak tepat, maka tidak hanya berdampak ke PAD untuk daerah, tapi di kwatirkan kondisi RSUD M Yunus terancam Bangkrut. Karena direkturnya menciptakan kelompok demi untuk melancarkan kepentingan pribadi” Beber Edwar.
Dewan Provinsi ini meminta kepada pemerintah Provinsi,terutama kepada Gubernur Bengkulu agar segera melakukan Evaluasi terhadap Direktur RSUD M Yunus Bengkulu tersebut, agar bisa memaksimalkan kemajuan Rumah Sakit.
” Percuma setiap tahun pemerintah Provinsi Bengkulu mengelokasikan Anggaran APBD dan APBN ke RSUD M.Yunus Bengkulu Puluhan miliar rupiah kalau pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak maksimal. Bahkan kalau Direktur ini tidak segera di Evaluasi, maka kwalitas RSUD.M Yunus ini akan kalah dengan rumah sakit Swasta” Tutup Edwar.(BR1)(ADV)
