Pemprov Bengkulu: FGD JKN Komitmen Hadirkan Layanan Kesehatan Merata Untuk Rakyat

Pemprov Bengkulu125 Dilihat

 

Bengkulu, Beritarafflesia.com.- Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2025 di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (23/10/2025).

FGD ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Herwan membuka kegiatan dengan mengucap, ā€œDengan Bismillah, acara FGD Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu tahun 2025, saya buka,ā€ menandai dimulainya forum diskusi yang mengusung tema ā€œSinergi Tata Kelola dan Keberlanjutan Finansial Program JKN.ā€

Baca Juga  Gubernur Bengkulu Anugerahkan Penghargaan kepada Mitra Pendukung Program Kesehatan Daerah

Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Wiwieng, dalam paparannya menyampaikan bahwa Program JKN terus menunjukkan capaian signifikan.

Hingga tahun 2024, cakupan peserta mencapai 278,09 juta jiwa atau 97,6 persen dari total penduduk Indonesia.” Ujarnya.

Pemanfaatan layanan juga meningkat menjadi 685,4 juta kunjungan per tahun, dengan biaya pelayanan kesehatan hingga September 2025 mencapai hampir Rp140 triliun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan nasional.

Baca Juga  Rangkaian HUT ke-57 Provinsi Bengkulu, Jalan Sehat dan Senam Bersama Berlangsung Meriah

Dalam kesempatan tersebut, Herwan Antoni menegaskan bahwa melalui forum ini diharapkan muncul rumusan konkret untuk mengalihkan peserta Funding Based (FB) Mandiri ke JKN pusat sebagai langkah strategis daerah dalam mengurangi beban APBD.

ā€œPertemuan ini sangat produktif dan memberikan ruang bagi kita untuk memperkuat tata kelola serta keberlanjutan finansial JKN. Harapan kami, hasil diskusi hari ini bisa menjadi kontribusi nyata dari Provinsi Bengkulu bagi kebijakan kesehatan nasional,ā€ tutup Herwan.

Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Sosial dalam pembaruan data peserta agar selaras dengan kebijakan BPJS Kesehatan. (BR)

Share