Pemkab Kepahiang Usulkan Pembangunan Jalan Langgar Jaya ke Pusat!
Kepahiang,Beritarafflesia.Com-Pemkab Kepahiang mengakui jika pembangunan jalan Desa Langgar Jaya, Kecamatan Bermani Ilir berat jika harus dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kepahiang.
Atas dasar itu pula, Pemkab Kepahiang akhirnya berinisiatif untuk terus berupaya mengusulkan pembangunan jalan Desa Cinta Mandi – Langgar Jaya ini kepada pemerintah pusat.
Dengan panjang pekerjaan 13 KM yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 30 miliar, usulan anggaran pembangunan jalan Desa Langgar Jaya ini dipastikan sudah diusulkan kembali kepada ke pemerintah pusat.
Sebab baru-baru ini diketahui, program Inpres Jalan Daerah atau IJD, sama sekali tidak dapat mengakomodir pembangunan jalan Desa Langgar Jaya ini.
Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kepahiang, Teddy Adeba, ST menyebutkan kalau belum terlaksananya pembangunan jalan Desa Langgar Jaya tersebut, disebabkan banyaknya pertimbangan. Salah satunya sisa waktu pekerjaan dan tahun anggaran yang saat ini sudah sangat singkat.
“Kita tidak tahu pasti terkait pertimbangannya jalan Langgar Jaya itu belum dibangun. Dari pusat mengakomodir satu titik jalan dulu. Mungkin saja, karena kondisi jarak tempuh dan kerusakan jalan yang parah termasuk volume panjang. Sementara waktu yang tersisa hanya sedikit. Sehingga pembangunan jalan Langgar Jaya belum bisa dibangun dengan waktu mepet akhir tahun ini,” jelas Teddy.
Untuk pekerjaan pembangunan jalan pusat pemerintahan Pemkab Kepahiang – Baratwetan atau Eks KTNA sepanjang 2,5 KM dan jalan lingkar atau Ring Road – Tebat Monok dengan panjang 3 KM, diyakini bisa selesai 100 persen tahun 2024 ini.
“Kita yakin dan percaya IJD untuk jalan Kabupaten Kepahiang tahun depan masih ada. Kita tunggu dari pusat tahun mendatang, opsi jika dianggarkan APBD sangat berat, karena membutuhkan anggaran yang sangat banyak,” ungkap Teddy.
Terkait pembangunan jalan Desa Langgar Jaya yang batal dilaksanakan tahun 2024 ini, Teddy mengatakan bahwa Pemkab Kepahiang awalnya sudah menjadikannya sebagai prioritas.
Namun ternyata, realisasinya yang diprioritaskan pemerintah pusat hanya 2 titik jalan saja. Karena menurut Teddy, sepenuhnya IJD adalah kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.
“Yang direalisasikan kita syukuri, yang belum kita berharap tahun depan. Namanya kita memohon dan mengusulkan, kita tidak bisa memaksakan karena itu kewenangan pusat,” pungkasnya.(BR1)
