DPRD Provinsi Bengkulu temui Kemenpan RB terkait anggaran PPPK

- Penulis

Selasa, 11 Oktober 2022 - 21:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Provinsi Bengkulu temui Kemenpan RB terkait anggaran PPPK

DPRD Provinsi Bengkulu temui Kemenpan RB terkait anggaran PPPK

Bengkulu,Beritarafflesia.com-– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu akan menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kemendikbud untuk berkoordinasi terkait anggaran pengangkatan guru honorer menjadi PPPK di Bengkulu.

“Dalam waktu dekat kami, perwakilan pemprov dan perwakilan guru honorer akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek dan Dikti terkait pengangkatan PPPK guru di Provinsi Bengkulu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi di Kota Bengkulu, Selasa.

 

Hal tersebut dilakukan sebab, saat ini anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sedangkan belanja pegawai telah melebihi 40 persen dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan total Rp2,9 triliun dan Rp1 triliun di peruntukan untuk gaji, honor dan tunjangan pegawai.

 

Padahal, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bahwa dari Dana Alokasi Umum (DAU) ada anggaran untuk penggajian sebesar Rp19,3 Milyar.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Sefti Yuslina menjelaskan bahwa alokasi DAU dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi Bengkulu pada 2022 dan akan terjadi peningkatan DAU untuk 2023 yang mencapai Rp8,8 Milyar dari tahun sebelumnya.

 

Oleh karena itu, ia berharap agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu untuk segera mengajukan usulan tambahan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dapat diusulkan segera alokasi anggaran ke BPKAD.

 

Selain itu, setiap harinya terdapat guru yang pensiun, sehingga 524 tenaga honorer yang lulus passing grade dapat menggantikan posisi guru-guru yang pensiun tersebut tanpa menambah alokasi belanja pegawai yang telah mencapai 42,75 persen dari APBD Provinsi Bengkulu.

 

Dari keterangan BKD, lanjut Septi, pemerintah hanya menunda pengangkatan karena Pemprov Bengkulu menerima surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk alokasi belanja pegawai yang telah melebihi batas minimum 30 persen. (adv)
Share
Baca Juga  HUT Bhayangkara Ke-76, Ketua SMSI Apresiasi Berbagai Capaian Polri

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Matangkan Verifikasi KDMP, Pemprov Bengkulu Perkuat Koordinasi dengan Polda
Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah
Karisma Tembus Grand Final Liga DMD, Pemprov Bengkulu Siap All Out Beri Dukungan
Desa Cantik Jadi Kunci, Pemprov Bengkulu Perkuat Pembangunan Berbasis Data
Pemkot Bengkulu Rencanakan Mess Pemda Jadi Kantor Wali Kota pada 2027, Optimalkan Aset Daerah
Bengkulu Jadi Tuan Rumah Munas XI PPNI, Ribuan Peserta Diharapkan Dongkrak Ekonomi Daerah
TAPD Bengkulu Matangkan KUA-PPAS, Siapkan Dua Skenario
Rakor Dinkes, Wagub Mian Targetkan CKG Bengkulu Tembus 50 Persen
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:57 WIB

Matangkan Verifikasi KDMP, Pemprov Bengkulu Perkuat Koordinasi dengan Polda

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:50 WIB

Karisma Tembus Grand Final Liga DMD, Pemprov Bengkulu Siap All Out Beri Dukungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:45 WIB

Desa Cantik Jadi Kunci, Pemprov Bengkulu Perkuat Pembangunan Berbasis Data

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Pemkot Bengkulu Rencanakan Mess Pemda Jadi Kantor Wali Kota pada 2027, Optimalkan Aset Daerah

Berita Terbaru