Anggota Dewan Provinsi Optimis APBD-P 2024 Selesai Dibahas Tepat Waktu
Bengkulu,Beritarafflesia.com-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, optimis bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024 selesai dibahas tepat waktu.
Pembahasan APBD-P 2024 Bengkulu akan dikejar penyelesaiannya sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024.
Hal ini dilakukan agar program-program strategis yang telah direncanakan dapat tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa adanya hambatan berarti.
Edwar Samsi menjelaskan bahwa musyawarah terkait APBD-P ini telah disusun agar dapat diselesaikan tepat waktu.
“Kita upayakan agar semua bisa rampung sesuai jadwal. Namun, jika masih ada evaluasi yang perlu dilakukan, anggota DPRD yang baru dilantik awal September mendatang bisa melanjutkannya,” jelas Edwar
Fokus utama APBD-P 2024 Bengkulu, menurut Edwar, adalah pada pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
JKN, sebagai jaminan kesehatan wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya.
Edwar Samsi menegaskan bahwa sekitar Rp5,2 miliar dari APBD-P 2024 Bengkulu akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan ini.
“Ada kekurangan pembayaran BPJS sekitar Rp5,2 miliar yang harus segera dipenuhi. Ini menjadi prioritas utama dalam APBD-P 2024,” ungkapnya.
Selain itu, APBD-P 2024 Bengkulu diarahkan untuk menyelesaikan pembayaran TPP bagi ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum terbayarkan.
Edwar Samsi menekankan pentingnya pembayaran TPP ini untuk menjaga kesejahteraan ASN sekaligus memastikan kinerja optimal dalam pelayanan publik.
“TPP yang belum terbayar juga harus diselesaikan. Ini penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan ASN kita,” tambah Edwar.
Namun, Edwar juga mengakui bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur akan terbatas dalam APBD-P 2024 ini.
“Fokus kita memang pada pembayaran kewajiban seperti JKN dan TPP. Untuk infrastruktur, tahun ini mungkin akan ada pengurangan karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Terkait mekanisme penyusunan APBD-P 2024, Edwar Samsi memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak akan mengalami perubahan.
Sistem ini, menurut Edwar, telah dirancang agar tidak mudah diutak-atik sehingga program-program yang sudah direncanakan tetap dapat berjalan sesuai rencana.
“Kita optimis bahwa APBD-P 2024 ini dapat selesai tepat waktu dan tidak akan terganggu oleh pergantian anggota DPRD. Semua sudah diinput dalam SIPD, jadi tidak bisa dibongkar lagi,” tutup Edwar Samsi.(BR1)
