Pemulihan Ekonomi, Bapas Bengkulu Ikuti Kemenkumham RI Seminar Nasional

Bengkulu, Beritarafflesia.com- Dalam Rangka Memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM  republik indonesia (RI) Menggelar Seminar nasional untuk mendukung Akselerasi indonesia sehat dan pemulihan ekonomi secara Nasional.

Acara seminar Nasional ini di laksanakan  secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM secara daring melalui zoom dan youtube, dengan mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif dan ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik, Selasa (12/11/2021)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan, Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan, sebagai momentum mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan
dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. karena  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan aktip untuk mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi seacara nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mencipatakan kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.”Sampai Yasonna H. Laoly

Ia menambahkan, Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.

” Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, bahkan kita dari Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis dengan tujuan memfasilitasi perusahaan di semua dunia bisnis.” Terang Yasonna H. Laoly

Pada giat ini, tampak hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi atau covid 19 ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.” Kata Wapres RI Ma’ruf Amin

Wapres RI  juga menegaskan,  bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat di pantau melalui  aplikasi dalam tata peraturan perundangundangan.

” Maka saya tegaskan setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik

Terutama pada azas kemanfaatan dan kepentingan umum., imbuhnya

Sambung Ma’ruf Amin” supaya narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi yang hadir dan berkumpul dalam seminar ini,untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.” Wapres RI

Sementara itu kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bengkulu Resman mengatakan,, Sesuai dengan  arahan bapak wakil presiden RI dalam acara seminar nasional yang dilaksanakan secara virtual. Dimana kementerian meminta jajaran satker yang ada dapat menangani pemulihan ekonomi masyarakat.