Mahasiswa saat sedang hearing dengan pemprov
BENGKULU.Beritarafflesia.com – Perwakilan Aliansi Mahasiswa Bengkulu kembali Heraing dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di Kantor Gubernur Bengkulu dengan membawa tuntutan masalah mendasar di tengah-tengah masyarakat yakni mengenai kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu, Senin (10/5/2021).
Kedatangan mahasiswa tidak disambut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melainkan hanya oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, SE,.MM. beserta para pejabat lainnya.
Saat hearing, Koordinasi Aliansi Mahasiswa Bengkulu, Hengko menilai Pemprov Bengkulu tidak benar-benar serius untuk meninjau kembali Surat Keputusan No.K.324/BPKD/2020 tentang kenaikkan harga BBM di Provinsi Bengkulu.
“Seharusnya pemerintah hari ini mampu menafsirkan keadaan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, kenaikkan inflansi terjadi, tingkat kemiskinan meningkat, dan ekonomi masyarakat menurun,” ungkap Hengko.
Hengko menegaskan, Aliansi Mahasiswa Bengkulu akan terus mengawal perkembangan peninjauan kembali kebijakan Pemprov yang tidak pro rakyat ini.
“Pada tanggal per 1Juni 2021 nanti kami akan minta laporan yang konkrit kepada masyarakat dan meminta cabut SK No.k.324/BPKD/2020,” tegas Hengko.
Terkait tuntutan mahasiswa tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani menerangkan, mengenai tuntutan untuk meninjau kembali dan mencabut pelaksanan Peraturan Daerah (Perda) tentang kenaikkan pajak bahan bakar kendaraan pihak Pemprov sebenarnya sudah melakukan evaluasi.
“Dari Pemprov melalui bidang teknis Badan Pendapatan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) telah melakukan evaluasi pada tiga bulan awal ini, dan mengingat tiga bulan awal ini, pendistribusian BBM tahun 2021 meningkat dibandingankan tahun 2020,” kata Yuliswani. (Rian)
