Bengkulu,Beritarafflesia.Com-Tim Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bengkulu, Kamis (10/8/23). Dua orang utusan KPK masing-masing Budi Cahyono selaku tenaga ahlimadya dan Maria Gris Silvana selaku tenaga ahli muda disambut Kepala DPMPTSP Irsan Setiawan.
Pada kesempatan itu, Irsan bersama KPK menghimbau dan mengajak masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan SPI KPK tahun 2023. Untuk tahun ini, survey dilakukan secara online dimana tim SPI KPK akan meminta informasi mengenai pelayanan di MPP melalui whatsapp kepada masyarakat atau pengguna layanan.
Seperti dijelaskan oleh tenaga ahlimadya tim SPI KPK, Budi Cahyono saat diwawancarai. “Kami dari tim SPI KPK ingin menggunakan responden dari eksternal yaitu pengguna layanan untuk ikut serta dalam pelaksanaan SPI tahun 2023 ini sehingga kita perlu mengecek dan melihat bagaimana prosesnya di MPP ini,” ujar Budi didampingi Irsan Setiawan.
Ia menjelaskan, dalam SPI tahun ini memang dilaksanakan melalui online, tidak ada tatap muka, yaitu melalui whatsapp. Oleh karena itu pihaknya memerlukan informasi nomor handphone pengguna layanan. Ia minta kerjasama DPMPTSP agar setiap pengguna layanan yang datang ke MPP juga memberikan nomor handphone yang aktif.
“Tenang saja jangan khawator, nomor hanphone sangat kami jaga keamanan dan privasinya. Jadi kepad masyarakat pengguna layanan jangan khawatir untuk memberikan informasi sebaik-baiknya apabila nanti ada whatsapp dari KPK. Klw ada whasapp dari KPK yang ada centang hijaunya itu bukan hacker, itu benar-benar dari KPK,” jelasnya.
Karena ini adalah survey, lanjut Budi pihaknya akan meminta informasi mengenai persepsi, mengenai pelayanan, pengalaman dan lain-lain selama mendapatkan pelayanan di MPP. Pertanyaannya mengenai integritas, suap, gratifikasi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan korupsi,” tambah Budi.
Pada kesempatan itu, tim SPI KPK juga meninjau aktifitas pelayanan di MPP. Menurut Budi, pelayanan di MPP Kota Bengkulu sudah cukup baik.
“Saya pikir cukup baik karena sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna layanan dalam rangka untuk efisien dan efektif agar masyarakat di sini bisa dilayani dengan baik dan juga bisa memangkas peluang korupsi,” demikian Budi.
