Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bengkulu Syarwan, SE MM menyerahkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Rabu (9/11/22). Piagam penghargaan ini berupa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, diketahui raihan WTP tersebut sudah keempat kalinya diraih oleh Pemkab Kepahiang.
Piagam penghargaan diterima oleh Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayattulah Sjahid, MM IPU yang disaksikan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“WTP merupakan bukti atas upata segenap jajaran Pemkab Kepahiang dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberi apresiasi sebagai bentuk dukungan,” sampai Syarwan.
Sementara itu, Bupati Hidayatt menyampaikan bahwa raihkan WTP merupakan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah. Namun menurutnya, meski meraih opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti LKPD tanpa adanya catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi bahan evaluasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ke depan agar opini WTP dapat dipertahankan, kemudian meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel. Meraih opini wajar tanpa pengecualian bukan berarti tanpa adanya catatan dan rekomendasi, catatan tetap ada dan menjadi bahan evaluasi ke depan,” kata Bupati.
kepahiang Beritarafflsia.com Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bengkulu Syarwan, SE MM menyerahkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Rabu (9/11/22). Piagam penghargaan ini berupa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, diketahui raihan WTP tersebut sudah keempat kalinya diraih oleh Pemkab Kepahiang.
Piagam penghargaan diterima oleh Bupati Kepahiang Dr. Ir Hidayattulah Sjahid, MM IPU yang disaksikan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“WTP merupakan bukti atas upata segenap jajaran Pemkab Kepahiang dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan memberi apresiasi sebagai bentuk dukungan,” sampai Syarwan.
Sementara itu, Bupati Hidayatt menyampaikan bahwa raihkan WTP merupakan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah. Namun menurutnya, meski meraih opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti LKPD tanpa adanya catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi bahan evaluasi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ke depan agar opini WTP dapat dipertahankan, kemudian meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel. Meraih opini wajar tanpa pengecualian bukan berarti tanpa adanya catatan dan rekomendasi, catatan tetap ada dan menjadi bahan evaluasi ke depan,” kata Bupati.
Post Views: 344
Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
