Bengkulu, (Beritarafflesia.comcom) – Jum’at (16/7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Hal itu ditegasksn Ketua Pansus DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM disela-sela pembahasan perubahan Perda RPJMD tahun 2021-2026.
“Sejauh ini kita sudah melakukan pembahasan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov, yang bertujuan untuk mendalami RPJMD yang didalamnya beriris dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Bengkulu. Pembahasan juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing OPD menerjemahkan visi dan misi tersebut,” kata Edwar.
Edwar mengatakan, karena dalam RPJMD itu jelas-jelas terdapat 68 program unggulan, dan 18 program prioritas Gubernur dan Wagub. Sehingga jangan sampai program-program itu nantinya tidak berjalan. “Hanya saja dalam realisasinya nanti tidak bisa dipaksakan, dalam artian tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” ungkapnya.
Politisi PDIP itu menilai, seperti halnya program listrik gratis. Tentunya harus diketahui volume dan sasarannya seperti apa. Kemudian juga tidak bisa hanya fokus pada program listrik gratis itu saja. “Mengingat masih banyak program lain yang juga tidak kalah pentingnya, dan termasuk visi misi Gubernur dan Wagub,” pungkasnya. Edwar menekankan, untuk realisasi RPJMD 2021-2026 ini paling memungkinkan baru bisa direalisasikan tahun anggaran 2020. Namun pihaknya belum mengetahui secara pasti, pada tahun depan sudah diakomodir atau belum, mengingat KUA-PPAS belum dibahas. Tapi yang jelas tahun depan itulah yang paling memungkinkan.
“Kalau APBD Perubahan tahun ini, bisa saja visi misi Gubernur dengan Wagub mulai direalisasikan. Dengan catatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) benar-benar ada. Yang kita khawatirkan SILPA sekitar Rp 102 miliar itu sudah ada peruntukkannya. Jadi kita lihat dululah kondisinya seperti apa,” tutupnya. (BR). adv
