Beritarafflesia.com – Memaksimalkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi terus menggenjot inovasi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Tak tanggung-tanggung, Ia menargetkan Kota Bengkulu bisa masuk 5 besar lomba inovasi daerah/Innovative Government Award (IGA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Untuk mencapai itu, Walikota membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang diperintahkan melakukan sosialisasi ke seluruh OPD mengenai teknis lomba inovasi yang akan dilombakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti Kamis (14/4/2022), Tim yang dipimpin Kepala Bappeda Firman Romzi melakukan sosialiasi kepada para kepala sekolah dasar (SD) yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan (Disdik.
“Inovasi ini bisa datang dari kita sendiri, bisa dari kepsek, dari siswa atau masyarakat. Banyak inisiator yang bisa menyampaikan ide-ide bagus, tinggal nanti pengemasannya dibuat semenarik mungkin sesuai dengan ketentuan lomba,” ujar Firman didampingi Sekdisdik Gianto dan tim Bappeda.
Romzi juga menyarankan inovasi 2 tahun lalu di beberapa OPD lebih dioptimalkan lagi.
“Inovasi ini tujuannya untuk bisa memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Nah untuk inovasi-inovasi 2 tahun lalu bisa dioptimalkan, bisa juga membuat yang baru untuk tahun selanjutnya. Inovasi ini juga akan kita pilah nanti. Saya tekankan, inovasi ini bukan inovasi kepalah sekolah, melainkan sekolah, jadi kepsek baru dapat berkoordinasi dengan yang lama,” kata Romzi.
Sebagai informasi, inovasi daerah memiliki beberapa kriteria diantaranya, Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
