Mukomuko, Beritarafflesia.com- Guna merencanakan dan mulai menata pembangunan fasilitas desa, pemerintah Desa (Pemdes) Sari Bulan Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Selasa (02/02/2021) bertempat di aula kantor desa Sari Bulan.
Hadir dalam acara tersebut Hermansyah selaku Kepala Desa Sari Bulan, Camat Air Dikit Syariadi SH, ketua BPD dan perangkatnya, BABINSA, BHABINKAMTIBMAS, pendamping BANSOS Syahril Bidan desa serta tokoh masyarakat, dan beberapa warga desa.
Dalam sambutannya Kepala Desa Sari Bulan Hermansyah menuturkan agar, MUSDESUS ini bisa digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Desa Sari Bulan, yang mana kegiatan ini usulan- usulan yang merupakan prioritas bagi warga Desa Sari Bulan.
“Namun di tengah pandemi ini pemerintah desa diwajibkan menganggarkan dana BLT bagi warga yang miskin.,” tuturnya.
Senada dengan apa yang dituturkan Kepala desa, Syariadi SH selaku Camat Air Dikit dalam sambutannya mengatakan Warga miskin yang dimaksud adalah mendekati kategori miskin menurut dinas sosial sebab ada 13 kategori yang menurut dinas sosial benar-benar layak mendapat bantuan.
“Ada 13 kategori miskin menurut dinas sosial, tetapi sejauh ini dari criteria di atas tidak ada warga yang benar benar miskin tetapi yang mendekati miskin ada, pemdes harus menganggarkan dana sebesar Rp 300.000,00/ orang yang dianggap layak selama satu tahun atau 12 bulan.”, tuturnya.
Beliau juga menjelaskan bahwa, Mengacu pada PERMENDES No 13 dan PMK 222, desa harus membentuk tim. Ada 2 tim yaitu tim Aman COVID 19 (diatur dalam PERMENDES no 13) dan tim SATGAS Penanganan COVID 19 ( PERMENDAGRI no 405 tahun 2020.
“Untuk itu warga Sari Bulan yang kurang mampu dan mempunyai E KTP Sari Bulan dan tidak domisili, pembagian BLT dicairkan melalui rekening bank BRI dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan dan kerumunan,” terangnya,
Lebih lanjut dirinya memaparkan Tugas dari tim tersebut adalah mengevaluasi kembali penerima BLT. Apakah ada penambahan atau pengurangan penerima BLT. Beliau juga menghimbau agar tidak terjadi penerimaan bantuan ganda, yang artinya salah satu warga atau lebih mendapat BLT dan BST (Bantuan Sosial Tunai ) atau BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai).
Dalam rapat tersebut beliau juga mengatakan bagi para karyawan PT Agro muko tidak berhak menerima bantuan yang berasal dari pemerintah, baik bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Pihak manajemen sudah datang kepada kami bahwa karyawan SKO yang selama ini mendapat bantuan apapun dari pemerintah segera diputus”. Tutupnya.
Akhirnya setelah melalui waktu yang panjang dalam rapat tersebut menghasilkan :
- Tim Aman Covid 19 yang beranggotakan 30 orang
- Calon penerima BLT sebanyak 75 orang, hasil ini disepakati dan ditetapkan oleh Tim aman COVID 19.
- Penandatanganan dan penyerahan rencana pembangunan fisik. (Adv)
Pewarta: StM
Editor Redaksi: Dika
