JAKARTA, Beritarafflesia.Com– Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendukung penuh Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang di canangkan Pemerintah Pusat.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi MSi melalui Plt Kepala Dinas Pemerintah Desa Erdian Syahri, diwakili Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa Herbal Fajar yang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun Anggaran 2023, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).
Disela kegiatan ini Kabid Pembangunan Ekonomi dan Desa Herbal Fajar menuturkan P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga.
Menurutnya program tersebut sangat berdampak positif bagi pemerintah desa, karena bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa di lokasi program, melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.
“Oleh karena itu P3PD diharapkan dapat membawa perubahan pada sistem pembinaan dan pengawasan desa serta pemerintah daerah sehingga P3PD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang memimpin langsung Rakornas itu menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerintahan desa. Penguatan itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
“Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan, penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.
“Kami berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini,” tutupnya.(BR1)
