Rakor Virtual Bersama Presiden, Gubernur Rohidin Minta Pemkot Bengkulu Turunkan Mobilitas Masyarakat

- Penulis

Minggu, 8 Agustus 2021 - 09:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rakor virtual pembahasan Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV bersama Presiden RI

Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Minggu (08/08) Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi virtual Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Pemerintah Kota Bengkulu menurunkan mobilitas masyarakat hingga minimal 30% selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berdasarkan evaluasi mobilitas di 45 kabupaten/kota PPKM level 4 di luar Jawa/Bali, Kota Bengkulu masuk sebagai kota dengan penurunan mobilitas masyarakat yang masih rendah, kurang dari 10%. Sementara tren kasus COVID-19 masih mengalami kenaikan.

Kabupaten/kota juga diminta mengadakan swab antigen dan membangun satu lab PCR masing -masing, untuk mempercepat tes dan tracing guna memutus mata rantai penularan kasus.

“Tes dan tracing ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya fasilitas swab antigen dan lab PCR. Maka sudah diputuskan kita minta kabupaten kota juga mengadakan swab antigen dan membangun satu lab PCR,” ujar Gubernur Rohidin.

Ditambahkannya dengan 2 lab PCR yang ada hasilnya terkadang lama diketahui, sehingga menyebabkan penyebaran kasus semakin luas akibat tertundanya hasil lab tersebut.

Baca Juga  Waka I DPRD Provinsi Bengkulu Hadiri Pembukaan Trail Adventure Kaur 2023

Dalam Rakor tersebut Presiden Jokowi juga meminta Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di daerah masing- masing dengan menggunakan fasilitas umum yang ada seperti sekolah, balai dan gedung olahraga dengan sarana dan prasarana yang baik.

Pemerintah Provinsi telah menyiapkan 2 lokasi isolasi terpusat yaitu LPMP dan Bapelkes. Fasilitas ini akan diperuntukkan bagi instansi vertikal, OPD Pemprov, orang yang dinyatakan terkonfirmasi di pintu masuk Bengkulu seperti Bandara, orang yang melakukan perjalanan dinas dengan identitas bukan orang Bengkulu dan tenaga Kesehatan dari RSMY, RS Bhayangkara dan RS DKT.

Sementara untuk tenaga kesehatan di luar rumah sakit tersebut yang akan mengisolasi kabupaten/kota masing-masing agar terlayani dengan efektif sesuai pembagian tugas.

“Kita akan mengirimkan surat, saya minta bupati/walikota untuk melaporkan alamat dan kapasitas isolasi terpusat yang sudah disiapkan di kabupaten/kota masing-masing,” tegas Gubernur Rohidin.

Selain 3 hal tersebut, untuk memproteksi masyarakat Presiden Jokowi juga minta percepatan vaksinasi di daerah. (phr) Adv

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Matangkan Verifikasi KDMP, Pemprov Bengkulu Perkuat Koordinasi dengan Polda
Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah
Karisma Tembus Grand Final Liga DMD, Pemprov Bengkulu Siap All Out Beri Dukungan
Desa Cantik Jadi Kunci, Pemprov Bengkulu Perkuat Pembangunan Berbasis Data
Pemkot Bengkulu Rencanakan Mess Pemda Jadi Kantor Wali Kota pada 2027, Optimalkan Aset Daerah
Bengkulu Jadi Tuan Rumah Munas XI PPNI, Ribuan Peserta Diharapkan Dongkrak Ekonomi Daerah
TAPD Bengkulu Matangkan KUA-PPAS, Siapkan Dua Skenario
Rakor Dinkes, Wagub Mian Targetkan CKG Bengkulu Tembus 50 Persen
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:57 WIB

Matangkan Verifikasi KDMP, Pemprov Bengkulu Perkuat Koordinasi dengan Polda

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Perkuat Regulasi Sanitasi, Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:50 WIB

Karisma Tembus Grand Final Liga DMD, Pemprov Bengkulu Siap All Out Beri Dukungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:45 WIB

Desa Cantik Jadi Kunci, Pemprov Bengkulu Perkuat Pembangunan Berbasis Data

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:16 WIB

Pemkot Bengkulu Rencanakan Mess Pemda Jadi Kantor Wali Kota pada 2027, Optimalkan Aset Daerah

Berita Terbaru