Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Provinsi Bengkulu Tahun 2021
Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Rabu (04/08) Disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dalam situasi penanganan pandemi COVID-19 saat ini penting sekali hasil evaluasi disampaikan pihak yang berkompeten, seperti dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.
Sehingga pemerintah daerah bisa mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki. Termasuk didalamnya terkait dengan data bantuan perlindungan sosial yang masih perlu dilakukan validasi.
“Seperti terkait dengan klaim rumah sakit itu setingkat Provinsi Bengkulu yang hampir 40 persen di skip dan ini sama di M Yunus juga begitu. Jadi memang ini harus ada kepastian karena ini menyangkut cash flow pengelolaan rumah sakit,” jelas Gubernur Rohidin usai.
Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Provinsi Bengkulu Tahun 2021, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu.
Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, dalam hasil pengawasan semester pertama tahun ini, ada beberapa indikator kinerja yang disampaikan, yaitu terkait maturitas APIP dan SPIP. Di mana itu akan menjadi potret bagaimana kinerja pemerintah daerah yang telah berjalan.
“Prinsip itu menjadi bahan kita (Pemprov Bengkulu), tadi saya minta dinas teknis terkait dan Asisten III untuk menindaklanjuti dengan evaluasi ini,” pungkasnya.
Dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) diantaranya monitoring perbaikan data salur penerimaan bantuan sosial, evaluasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi penyaluran bantuan sosial program sembako dan audit atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
“Memang untuk pengawasan di semester pertama itu lebih didominasi di dalam penanganan COVID-19, termasuk juga pemangkasan penerima BLT perlu diperbaiki, karena posisi terakhir perbaikan data berada pada 75 persen,” jelasnya.
Selain itu terkait klaim rumah sakit yang masih di skip dari 79 milyar se Provinsi Bengkulu, juga untuk segera ditindaklanjuti pemerintah daerah, tidak hanya Pemprov Bengkulu tapi juga pemda kabupaten kota. (BR) Adv
