Bengkulu,Beritarafflesia.Com-31 Januari 2024 menjadi batas akhir dari pengusulan formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih mengkaji dan melakukan pembahasan akan formasi yang akan diusulkan.
Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi berpesan kepada Pemprov Bengkulu agar mempertimbangkan nasib para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Disamping juga mempertimbangkan kondisi kebutuhan dari Pemprov Bengkulu.
“Artinya ada celah kita mengajukan mereka formasi ke kementerian, sesuai kebutuhan pemprov. Harapan kita karena pengusulan dibatasi 31 Januari 2024, makanya kota minta gubernur berkoordinasi dengan Dikbud untuk segera mengusulkan formasi kebutuhan PNS dan PPPK,” kata Edwar, Senin (22/1/2024).
Apalagi hari ini, ia juga mendapat aspirasi dari Forum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi Sekolah, yakni mengenai permohonan diberikan formasi untuk diangkat PNS/PPPK.
Serta jika hal tersebut tidak bisa diakomodir, maka pihaknya meminta agar gaji layak setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2024.
“Kalau memikirkan tidak ada dana, itu biarlah pemerintah pusat yang mikir. Kewajiban kita itu mengusulkan formasi tersebut agar diterima,” tukasnya.
Sebagai informasi, PTT merupakan forum perkumpulan dari para honorer yang ada di Provinsi Bengkulu, SMA/SMK/SLB baik negeri dan swasta di tahun 2024 yang mana masa kerja rata-rata honorer terhitung belasan hingga puluhan tahun.
Bahkan ada yang sudah mengabdi hingga 30 tahun, sementara yang paling junior sudah 5 tahun menjadi honorer.
Para PTT administrasi sekolah itu meminta agar tahun 2024 ini, menjadi prioritas dalam formasi penerimaan CASN, baik untuk penerimaan PNS maupun PPPK.
Terpisah, Ketua Forum PTT Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Bengkulu Eflin Suryadi mengatakan PTT ini banyak yang tinggal beberapa tahun lagi pensiun. Sehingga sangat berharap dengan peluang pembukaan CASN 2024 ini.
“Sampai saat ini, sekitar 1560 orang yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi bisa lebih ya karena yang swasta ini banyak yang belum terdata,” jelas Eflin. (Br1)adv
