Bengkulu Tengah, Beritaraffllesia.com. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi terkait kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (25/4/2026).
Sidak tersebut melibatkan lima anggota DPRD lintas komisi, yakni Arsyad Hamzah, Jon Karnedi, Joni Anwar, Yulina Anani, dan Martoni.
Lokasi pertama yang didatangi adalah SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah. Di sana, rombongan DPRD berdiskusi langsung dengan pihak sekolah dan siswa guna menggali kronologi kejadian serta mengevaluasi prosedur pembagian makanan dalam program MBG.
Selanjutnya, DPRD melanjutkan sidak ke dapur MBG Kembang Seri I yang dikelola oleh SPPG Nusantara Maju Mapan.
Dalam kunjungan tersebut, dewan meminta penjelasan detail terkait proses pengolahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga tahap pengemasan.
Anggota DPRD menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, termasuk seleksi bahan pangan, guna mencegah kejadian serupa terulang.
Dari hasil penelusuran di lapangan, DPRD juga menerima informasi adanya dugaan penolakan pasien di Puskesmas Kembang Seri saat insiden terjadi.
Disebutkan, salah satu siswa yang mengalami gejala mual dan nyeri perut sempat dibawa ke puskesmas, namun tidak mendapatkan penanganan karena disebut hanya melayani pasien dalam kondisi gawat darurat.
Akibatnya, siswa tersebut kemudian dirujuk ke Klinik Rizky Medika Bengkulu Tengah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Menindaklanjuti informasi tersebut, DPRD langsung melakukan sidak ke Puskesmas Kembang Seri guna meminta klarifikasi dari pihak terkait.
Ketua Komisi III DPRD Bengkulu Tengah, Arsyad Hamzah, menegaskan bahwa sidak ini merupakan bentuk respons cepat atas kejadian yang meresahkan masyarakat.
“Hari ini kami melakukan sidak untuk menindaklanjuti kasus dugaan keracunan makanan MBG. Kami sudah ke SMPN 3, dapur MBG, dan terakhir ke Puskesmas Kembang Seri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya ingin memastikan fakta di lapangan, termasuk dugaan penolakan pasien oleh fasilitas kesehatan.
“Kami ingin mengetahui secara jelas apa yang terjadi. Informasi terkait penolakan pasien ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan kami bahas dalam rapat komisi dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Tengah, Jon Karnedi, meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP masing-masing.
“Kami mendorong semua pihak, mulai dari sekolah, pengelola dapur MBG hingga layanan kesehatan, untuk mengevaluasi SOP agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan segera memanggil seluruh pihak terkait guna membahas kasus tersebut secara komprehensif.
“Insya Allah, Senin (27/4/2026), kami akan memanggil seluruh pihak untuk membahas kejadian ini yang telah membahayakan anak-anak kita,” pungkasnya. (Rizon)
