Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Riduan,
Kota Bengkulu, (Beritarafflesia.com) – Sabtu (19/6) Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Riduan, menegaskan kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu masih dalam kondisi aman dan berjalan normal
“Kondisi keuangan Pemkot seperti apa yang disampaikan salah satu anggota DPRD Kota mengalami kesulitan dan tidak mampu membayar gaji PNS tidak benar,” kata Riduan.
Kondisi Kasda saat ini, sambung Riduan, masih aman. Bahkan, setiap hari selalu ada pencairan.
Dia sebagai bendahara umum daerah juga sudah mengajukan telaah staff ke Walikota untuk memanfaatkan situasi kasda yang aman ini.
“Setiap hari dana di kasda kita di atas 125 miliar. Walaupun ada pencairan tapi pada saat yang sama pendapatan juga masuk,” ungkapnya.
Telaah staff yang dimaksud Riduan adalah mendepositokan kas daerah yang ada saat ini. Sehingga dari dana yang ada di kasda menjadi mendapat selisih bagi hasil dari jasa giro dengan jasa deposito.
Karena proses arus kas Juli – September tidak terlalu besar. Biasanya arus kas untuk pencairan banyak di triwulan IV.
“Ada selisih bagi hasil antara giro dan deposito sebesar 2%. Saya pikir, kenapa kita tidak depositokan saja. Dan ini sudah kita komunikasikan ke BSI. Apalagi, dana itu bisa sewaktu-waktu kita ambil, bila dibutuhkan dan tidak kena finalti,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, isu Pemkot Bengkulu kesulitan keuangan dihembuskan lantaran Pemkot mengajukan penundaan pembayaran pinjaman ke BJB.
Menurut Riduan, pinjaman daerah sudah melalui kajian dan sudah disampaikan ke Kemendagri dan Kemenkeu. Hasilnya, keuangan daerah mampu untuk membayar pinjaman itu.
Di dalam perjanjian antara Pemkot dan BJB, sambungnya, memang ada klausul untuk pengajuan penundaan pembayaran.
“Relaksasi ini lah yang kita manfaatkan. Jadi tidak benar dengan usulan relaksasi pinjaman daerah, diartikan keuangan kita dalam keadaan sulit,” tegasnya.
Dengan demikian, kata Riduan, kas yang ada sekarang bisa diperuntukkan untuk membiayai program-program prioritas lainnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain, permohonan penundaan utang ini adalah hal yang wajar dilakukan. Bahkan, Indonesia saja meminta penundaan pembayaran utang.
Ia pun membantah pernyataan yang mengatakan bila Pemkot Bengkulu tak mampu bayar utang.
“Meminta penundaan pembayaran utang, bukan berarti tidak mampu bayar,” kata dia. (BR)
