Libatkan Tokoh Adat dan Agama, Gubernur Rohidin Apresiasi Satgas COVID-19 Mukomuko

- Penulis

Rabu, 11 Agustus 2021 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Rohidin didampingi forkopimda bersama Tokoh Adta dan Agama Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko dan di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko

Mukomuko, (Beritarafflesia.com) – Rabu (11/8) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi kinerja Satgas PPKM Mikro COVID-19 desa atau kelurahan di Kabupaten Mukomuko.

Hal ini lantaran Satgas COVID-19 secara optimal melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama, dalam memberikan edukasi akan pentingnya menjaga diri dari COVID-19.

Terlebih kabupaten terujung barat dari wilayah Provinsi Bengkulu ini, saat ini berada pada PPKM Level 3.

“Yang tidak kalah penting mengedukasi masyarakat yaitu dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat setempat. Ini menjadi sebuah keharusan dalam situasi sekarang, agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi yang luas dan benar terkait penanganan COVID-19 ini,” jelas Rohidin, Rabu (11/08), usai laksanakan sidak di 2 Posko PPKM Mikro Covid-19, yaitu di Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko dan di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, bersama jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu.

Baca Juga  Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Ungkap Pembayaran Gaji PPPK Masih Menunggu Juknis

Selain itu, dengan peran aktif tokoh adat yang dikenal dengan Kaum Adat tersebut, dipastikan Gubernur Rohidin, ini menjadi modal dasar edukasi terhadap masyarakat.

“Di sini berjalan di kelurahan, melibatkan Kepala Kaum, tokoh adat seperti itu. Kemudian anggaran baik desa atau kelurahan, porsi penanganan COVID-19 harus jelas, yang digerakkan Satgas yang paling depan termasuk alat pelindung diri, itu yang diperlukan,” pungkasnya.

Sementara itu disampaikan Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto, dilakukan sidak tingkat kabupaten hingga ke desa/kelurahan ini, memastikan bahwa Posko PPKM Mikro COVID-19 terbentuk dengan satuan tugas juga beroperasi di lapangan, kemudian paket program bantuan pemerintah dan program-program pemberdayaan ekonomi juga dijalankan secara baik.

“Kepada masyarakat saya tegaskan kepada jajaran Babinkamtibmas dan Babinsa, berikan informasi yang baik dan menyejukkan serta menjelaskan, supaya mereka tidak bingung dan panik. Bahwa pemerintah serius melakukan penanganan ini. Keseriusan ini jangan hanya dari pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus mempunyai respon,” ujar Kapolda.(Bela) Adv

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-81 2026
DPRD Kepahiang Gelar Rapat Paripurna,Jadwalkan Kegiatan September 2026
Gubernur Helmi Hadiri Pengukuhan dr. Melka Novera Sari sebagai Bunda PAUD Rejang Lebong
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Pastikan Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Segera Rampung,Tampung 270 Siswa Gratis 
Fokus Bantu Rakyat,Gubernur Dukung Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 
Pemprov Bengkulu Matangkan Persiapan Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026
Sinergi BAZNAS dan Pemprov Bengkulu, 150 Keluarga Dhuafa di Ketahun Terima Bantuan Sembako
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu Hampir Rampung, Gubernur Helmi Targetkan Beroperasi Agustus 2026
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 15:28 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-81 2026

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:06 WIB

DPRD Kepahiang Gelar Rapat Paripurna,Jadwalkan Kegiatan September 2026

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:25 WIB

Gubernur Helmi Hadiri Pengukuhan dr. Melka Novera Sari sebagai Bunda PAUD Rejang Lebong

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:10 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Pastikan Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Segera Rampung,Tampung 270 Siswa Gratis 

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:46 WIB

Fokus Bantu Rakyat,Gubernur Dukung Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 

Berita Terbaru