Ketua LSM Gemawasbi Jevie Sartika
Kota Bengkulu,Beritarafflesia.com- Bengkulu Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kadis Kominfo dan Kaban Bapenda Kota Bengkulu tentang parkir zona enam. Dinilai beberapa pihak memperuncing ketegangan sosial di sekitar wilayah Panorma yang memang dikenal sebagai daerah ‘panas’. Selain itu konfrensi pers tersebut gagal menjawab pertanyaan publik tentang transfaransi proses penunjukan pemenang lelang, ditambah kikuknya pemerintah kota yang dinilai secara tersirat berpihak pada pengusaha kakap, dibanding rakyat marjinal.Hal ini di sampaikan oleh ketua LSM Gemawasbi Jevie Sartika saat menyambagi redaksi media ini,rabu (16/2/2022)
“Kalau Bappeda menyatakan mereka sudah transparan, kami ingin tahu transfaran yang bagaimana, kalau cuma ngomong, beo juga ngomong. Saya minta bukti dokumen legal dimata hukum yang dapat dijadikan rujukan atau referensi proses lelang yang mereka klaim sudah beberapa kali, semisal dokumen pendaftaran lelang dan dokumen berita acara lelang dari Direktoral Jenderal Pelayanan Kekayaan Negara, sub Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Saya menangkap ada sinyal pembelaan terhadap pengusaha yang dilakukan kadis dan kaban, bukan berdiri di atas garis kerakyatan, seperti jargon Kota Bengkulu yang bertekad membahagiankan rakyatnya. Saya Menangkap ada mis antara upaya yang dilakukan walikota Bengkulu yang senantiasa pro masyarakat, sementara para kadisnya cendrung mencitrakan image negatif dimata masyarakat, jangan-jangan gerakan para kadis ini, tidak terkoordinasi dengan baik sebab secara gamblang melawan visi dan misi Pimpinan Kota” Ujar Jevie Sartika
Jevie mengingatkan kepada pemerintah kota untuk kembali kepada substansi masalah zona enam, bukan malah memperlebar masalah dan memperkeruh suasana.
“Saya pikir tidak harus dengan IQ 200 untuk menyelesaikan problem parkir zona enam, masalahnya adalah transparansi dan alasan lelang, pemetaan masalah kenapa harus dilelang dan kenapa CV tersebut ditunjuk jadi pemenang yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum bukan kepada media dengan bersaut opini, kenaikan setoran yang berlipat ganda, transparansi jumlah titik, dan batasan kenaikan agar pengusaha tidak offiside dalam menaikan setoran hingga ratusan persen, kemudian sebagai upaya kontrol dan menghindari delik hukum, hendaknya pemungutan parkir harus disertai karcis, dengan demikian dapat terbaca berapa jumlah pendapatan sebenarnya, bukan sekedar asumsi, ” terang Jevie
Jevie juga meminta pemkot berpihak pada kepentingan masyarakat kelas bawah, jangan karena kegagalan Pemkot menarik retribusi parkir, pemkot lari dari tanggung jawab, lalu dengan proses yang non transparan menunjuk pihak lain. Kalau internal Bapenda tidak mampu mencapai target PAD maka yang diperbaiki SDM di Bapendanya, bukan menunjuk pihak lain. Pada ujungnya yang terbeban adalah jukir karena pengusaha ini tidak mau bekerja tanpa upah, rumusan pengusaha tentu untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, jadi kami meminta pengolahan parkir zona enam dikembalikan ke Pemerintah Kota.
“Kita tidak mempersoalkan bila proses lelang zana 6 ini, sesuai dengan persedur. Dan kita juga tidak mempermasalahkan SPT yang dikeluarkan oleh siapapun, tapi yang kita pertanyakan ini adalah soal kenaikan setoran parkir yang dilakukan oleh pihak pengelola tidak ada dasar hukumnya. Pihak Bapenda juga harus berpikir kalau diserahkan kepada pihak ketiga bulat soal kenaikan setoran parkir tersebut maka masalah parkir di wilayah zona 6 ini akan terus menjadi poliemik, karena yang tersakiti ini masyarakat bawah, tukang parkir ini kan hanya cari makan, bukan mau cari kekayaan. Jadi kita mintak zona 6 dikelola oleh pemerintah sendiri.”
Sementara itu Kadis Kominfosan kota Bengkulu Eko Agusrianto mengaku dirinya tidak mengetahui secara teknis yang terjadi dilapangan, Kominfo hanya menerima laporan dari kepala Bapenda yang menerangkan persoalan SPT.
“Persoalan setoran yang dinaikan pihak ketiga, saya tidak mengetahui, karena itu sudah diserahkan secara tehnsi pada pihak ke tiga. Biar kepala Bapenda yang menyelesaikan masalah di lapangan”. Ujar Eko melalui sambungan telpon.(BR1)
