Ketua BPD Desa Maras Jauh Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma
SELUMA,Beritarafflesia.com – Dugaan perselingkuhan bedahara Desa Maras Jau Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Tak kunjung ada penjelasan terkait laporan perselingkuhan, Ketua BPD Desa Maras Jau medatangi dinas PMD, pada Selasa (25/5/2021).
Perihal surat aduhan yang di sampaikan sebelum lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M kemarin, kepada Hasdi,Se, pihak Kabid Pemerintahan Desa Maras Jauh Kecamatan semidang Alas Kabupaten Seluma. Nanti akan di panggil pihak camat, kepala desa beserta perangkatnya, anggota BPD dan beserta pelapor warga desa telatan.
Sedangkan permasalahan yang terkait dugaan penggelapan dana anggaran seni dan BLT belum, karena menurut keterangan ketua adat ada 6 orang, sedangkan pengakuan kades 10 orang dengan agaran terserap sembilan juta, disini saya perlu tanda tanya, ada apakah,” ujar ketua BPD desa maras jau.
Saat di hubungi pihak media melalui Via Handphone yang jawab ibu kades maras jau dan katanya bapak enggak dirumah.
Kades maras jau tidak dapat di hubungi, sehingga impormasi ini belum tau ke jelasannya, karna tiap di hubungi Via Handphone akhir akhir ini jarang perna aktip, hal ini sangat di sayangkan, karena sejauh ini pernyataan Kades belum dapat kami konpirmasi.
“Pemberhentian jabatan bedahara yang lama ke bedara yang baru sudah di selesaikan, karena keterlibatan dugaan penyelewengan dana honor kesenian dan BLT,” ungkap ketua BPD saat di kopirmasi awak media
PLT kadis PMD Kabupaten Seluma Drs, Agus Jun Fadila
Menurut keterangan PLT kadis PMD Kabupaten Seluma Drs, Agusjun Fadila. Hal ini akan di tindak lanjuti, pada Jum’at (28/5/2021) besok, semua akan kita panggil nanti akan di panggil, pihak camat, kades, BPD beserta pelapor yang masih status istri orang, dan apa bila terpukti bersalah akan di di berhentikan karena pihak dari PMD tidak bisa langsung memponis dan akan lansung di serahkan ke pihak ispektorat untuk menindak lajuti.
“Jum’at Besok kita akan panggil semua pihak aparat yang berwenang di desa setempat dan pelapor, umtuk keputusannya ada kita serahkan ke pihak inspektorat langsung karena ini wewenang sepenuh pihak inspektorat,” jelas Agusjun Fadilah.
Di tambahkan Ketua BPD permasalahan ini sangat di sayangkan, karena pihak kecamatan dan pemerintah desa tidak menanggapi permasalahan ini, seharusnya tidak perlu sampai ke PMD,” tutupnya. (Maman)
