Bengkulu, Beritarafflesia.com.-Sebagai upaya mengoptimalkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang menjadi prioritas nasional di Provinsi Bengkulu.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menggelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi di Hotel Mercure di Kota Bengkulu.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Meri Sasdi MPd menyampaikan, apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Perpusnas RI.
Sehingga pihaknya bisa membahas dan mengevaluasi untuk mengoptimalkan program TPBIS di Bengkulu.
“Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional RI. Acara ini luar biasa. Pertemuan ini membahas dan mengoptimalkan program besar tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial yang setiap tahun kami evaluasi,” ujar Meri, Rabu (03/10/2024).
Ia menambahkan, Bengkulu telah mereplikasi program TPBIS dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen untuk memperluas cakupan program ini ke lebih banyak desa dan kelurahan.
“Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas perpustakaan terus kami tingkatkan, terutama dalam pemanfaatan dana desa. Perpustakaan harus mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat desa,” lanjutnya.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Bengkulu dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam melaksanakan TPBIS secara berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan perpustakaan yang inklusif dan memberdayakan.
“Penting bagi kita untuk terus menjaga keberlanjutan program ini, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat, terutama di pedesaan,” tutup Meri.
Pustakawan Ahli Utama dari Perpusnas, Deni Kurniadi M Hum, turut hadir dan memberikan penjelasan terkait pentingnya program TPBIS.
Menurutnya, program ini tidak hanya menjadikan perpustakaan sebagai tempat mencari informasi, tetapi sebagai pusat berkumpulnya masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi.
“Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah program prioritas nasional sejak 2018. Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat mencari informasi, tetapi sebagai pusat berkumpulnya masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi,” kata Deni.
Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan program ini sudah diikuti oleh 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten/kota, serta lebih dari 4 ribu desa.
“Melalui program ini, perpustakaan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada pertemuan ini, para pemangku kepentingan membahas langkah-langkah untuk memperluas cakupan program TPBIS di Bengkulu.
Deni Kurniadi menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana masyarakat, dan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Diharapkan, semakin banyak desa dan kelurahan yang mereplikasi program ini, sehingga dampaknya bisa lebih luas dan signifikan,” tutupnya. (NH)