Pastikan Kebersihan Jalan Di Wilayah Kota Bengkulu, Komisi II Sidak Ke DLH

- Penulis

Senin, 4 April 2022 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritarafflesia.com – Kebersihan jalan di Kota Bengkulu tak luput dari peran petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan jalan dari sampah yang berserakan. Tugasnya yang langsung terjun ke lapangan, membuat petugas kebersihan menjadi ujung tombak.

Untuk memastikan petugas kebersihan yang terdiri dari penyapu jalanan dan petugas sampah ini terjamin haknya, Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Senin (04/04/22) melakukan sidak ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Sekretaris Komisi 2 Ronny PL Tobing mengatakan petugas kebersihan memiliki jam kerja yang tidak normal serta memiliki beban kerja dan risiko yang cukup berat. Untuk itu, Dewan meminta jaminan Pemerintah Kota melalui OPD yang menaungi “pasukan orange” ini untuk menjamin hak dan kewajiban mereka.

“Mereka ini sudah diharuskan bekerja sewaktu kita masih tidur terlelap. Membersihkan Kota agar rapi dan bersih. Sudah seharusnya hak mereka juga dijamin dengan baik oleh Pemda. Gaji mereka sudah harus setara dengan PTT di OPD lain yang memiliki beban risiko”, ungkap Ronny.

Baca Juga  Dibandingkan Tahun 2022, Capaian PAD Pemkab Kepahiang Tahun 2023 Naik Rp2 Miliar

Selain itu Ronny juga berharap Pemerintah Daerah memperlakukan petugas kebersihan secara manusiawi. Menurut Ronny, petugas kebersihan sangat dibutuhkan karena dengan adanya mereka maka setiap ruas-ruas jalan utama akan selalu bersih tiap paginya.

Selain persoalan hak petugas kebersihan, sidak ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait dugaan pungli terhadap masyarakat yang meminta pemotongan pohon di pinggir jalan umum. Selain itu, di lokasi dewan juga menyoroti armada DLH yang banyak sudah tak layak pakai.

Sementara itu, Sekretaris DLH Catur Setiadi mengatakan jika setahunya memang tidak ada pungutan retribusi tersebut. Namun jika terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, masyarakat diminta melapor ke pihak DLH atau aparat penegak hukum yang berwajib.

“Sebenarnya tidak ada aturan-aturan tersebut. Namun untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke UPTD Pertamanan, apakah ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut,” tutup Catur Setiadi. (Adv)

Share

Tinggalkan Balasan

Follow WhatsApp Channel beritarafflesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-81 2026
DPRD Kepahiang Gelar Rapat Paripurna,Jadwalkan Kegiatan September 2026
Gubernur Helmi Hadiri Pengukuhan dr. Melka Novera Sari sebagai Bunda PAUD Rejang Lebong
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Pastikan Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Segera Rampung,Tampung 270 Siswa Gratis 
Fokus Bantu Rakyat,Gubernur Dukung Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu Hampir Rampung, Gubernur Helmi Targetkan Beroperasi Agustus 2026
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan BPOM Tanam 1.000 Pohon, Wujudkan Green Campus Berbasis Ekoteologi
Tujuh Guru MIN 1 Rejang Lebong Resmi Dikukuhkan sebagai Guru Profesional melalui Yudisium PPG UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 15:28 WIB

Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci HUT RI Ke-81 2026

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:06 WIB

DPRD Kepahiang Gelar Rapat Paripurna,Jadwalkan Kegiatan September 2026

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:25 WIB

Gubernur Helmi Hadiri Pengukuhan dr. Melka Novera Sari sebagai Bunda PAUD Rejang Lebong

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:10 WIB

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Pastikan Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Segera Rampung,Tampung 270 Siswa Gratis 

Selasa, 28 Juli 2026 - 12:46 WIB

Fokus Bantu Rakyat,Gubernur Dukung Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 

Berita Terbaru