Bengkulu Selatan, Beritarafflesia.com – Petugas Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipditer) Satreskrim Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu terus melakukan pengusutan dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dalam dugaan pungli itu, bermula dari beredarnya surat dari PPDI kabupaten kepada pengurus PPDI kecamatan se Bengkulu Selatan. Dalam surat disebutkan, setiap perangkat desa dimintai uang Rp 300.
Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Deddy Nata S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Gajendra Harbiandri S.Trk S.IK MH didampingi Kanit Tipiter Ipda Erik Fahreza SH, Sabtu (24/04/2021).
Untuk diketahui, adanya dugaan pungli tersebut setelah beredar surat dari PPDI Kabupaten untuk pengurus PPDI tingkat kecamatan se BS. Dalam surat tersebut tertulis meminta uang sebesar Rp 300 ribu per-perangkat desa.
Diketahui jumlah perangkat desa di Bengkulu Selatan sebanyak 940 orang. Jika pungli itu dilakukan maka terkumpul dana Rp 282 juta.
Adapun modus dugaan pungli adalah untuk biaya pembuatan Id Card, biaya launching, biaya dokumentasi media dan biaya operasional.
Dari keterangan saksi sementara ini, diperoleh keterangan bahwa iuran Rp 300 ribu tersebut telah melalui kesepakatan rapat.
Penyidik telah memeriksa beberapa saksi.
“Kami telah memeriksa 4 PPDI kecamatan guna keperluan penyelidikan hingga nantinya naik ke tingkat penyidikan,” ungkap Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Deddy Nata S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Gajendra Harbiandri S.Trk S.IK MH didampingi Kanit Tipiter Ipda Erik Fahreza SH.
Kanit Tipidter menjelaskan, 4 pengurus PPDI yang telah diperiksa oleh pihaknya tersebut diantaranya PPDI kecamatan Seginim, Kecamatan Manna, Kecamatan Bunga Mas dan Kecamatan Kedurang. Sementara untuk PPDI Kedurang Ilir tidak memenuhi panggilan penyidik dan akan dilayangkan panggilan kembali.
Penyidik juga akan segera memanggil PPDI Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa.(Hy)
