Rejang Lebong – Narasiberita.co.id | Empat titik proyek drainase yang berada di bawah Dinas PUPRKP Rejang Lebong baru mulai dikerjakan pada akhir tahun anggaran 2025. Pola pengerjaan yang kembali dimulai menjelang tutup tahun memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi perencanaan, koordinasi internal, dan kendali teknis dinas.
Dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR 2025, terdapat Program Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan sepanjang 425 meter dengan rincian:
Pagu indikator: Rp 850.000.000
Kebutuhan riil: Rp 2.750.000.000
Namun kegiatan tersebut justru mengalami perubahan dan dialihkan ke APBD Perubahan (APBDP) tanpa penjelasan teknis yang jelas. Lebih ironis lagi, perubahan itu tidak diketahui oleh Kabid Cipta Karya—pejabat yang seharusnya memahami penuh dokumen perencanaan tahunan dinas.
Kabid Mengaku Tidak Mengetahui Asal Data 425 Meter — Kapabilitas Teknis Dipertanyakan
Saat dikonfirmasi pada 19 November, Kabid Cipta Karya PUPR Rejang Lebong, Fani Soeliantara, mengaku belum mengetahui data 425 meter yang tercantum dalam Renja 2025.
“Saya tidak tahu data 425 meter itu dari mana. Setahu saya, kegiatan drainase memang berubah karena penyesuaian anggaran dan itu mengikuti arahan. Kalau ada data seperti itu di Renja, saya tidak mengetahuinya.” Fani Soeliantara, Kabid Cipta Karya PUPR Rejang Lebong.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar:
- Bagaimana seorang Kabid yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pengendalian teknis bisa tidak mengetahui data yang berasal dari dokumen resmi Renja dinasnya sendiri?
- Apakah dokumen perencanaan tidak pernah dibahas secara internal, atau koordinasi formal di lingkungan PUPRKP memang tidak berjalan?
Keduanya menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola perencanaan Dinas PUPRKP Rejang Lebong.
Pengerjaan Mendadak di Penghujung Tahun Berisiko Menurunkan Kualitas
Meski proyek baru bergerak menjelang akhir tahun, Kabid tetap menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai sesuai rencana.
“Tidak akan ada kendala. Walaupun dikerjakan di akhir tahun, penyelesaian tetap kami pastikan sesuai target.”
Namun dalam praktik pembangunan publik, para pemerhati kerap menilai bahwa pengerjaan proyek yang dimulai pada menit-menit akhir berpotensi:
- Menurunkan kualitas konstruksi karena waktu terbatas,
- Melemahkan pengawasan teknis di lapangan,
- Mendorong percepatan serapan anggaran sehingga rawan ketidaktepatan,
- Menciptakan ruang masalah administrasi apabila progres tidak terkelola dengan baik.
Fakta bahwa proyek baru dimulai di penghujung tahun menjadi indikator bahwa perencanaan tidak berjalan optimal sejak awal, padahal Renja telah disusun jauh sebelum anggaran berjalan.
Minim Transparansi — Dinas PUPRKP Belum Memberikan Penjelasan Resmi Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPRKP Rejang Lebong belum menyampaikan klarifikasi resmi terkait:
- Alasan perubahan kegiatan 425 meter dalam Renja 2025,
- Dasar dialihkannya kegiatan ke APBDP,
- Penyebab empat titik drainase baru dikerjakan di akhir tahun,
- Serta ketidaktahuan Kabid terhadap data perencanaan dinas.
Upaya konfirmasi lanjutan melalui pesan resmi kepada Kabid Cipta Karya secara institusional tidak mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Minimnya penjelasan terbuka membuat publik kian mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan konsistensi pelaksanaan Renja dinas.
Harapan Publik: Akhiri Pola Kerja Mendadak di Ujung Tahun
Dengan sisa waktu anggaran yang semakin terbatas, masyarakat berharap Dinas PUPRKP Rejang Lebong tidak hanya mengejar serapan, tetapi memastikan kualitas pembangunan drainase sesuai standar teknis.
Jika pola pengerjaan mendadak di akhir tahun terus berulang, sorotan publik terhadap lemahnya perencanaan, ketidaksiapan pejabat teknis, serta potensi ketidaktepatan anggaran akan semakin menguat. (Wawandra) BR
